Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Komisi IX Minta DJSN, BP2MI, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan Tingkatkan Koordinasi PMI

Komisi IX DPR mendesak para pemangku kepentiingan untuk meningkatkan koordinasi dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Rika Anggraeni
Rika Anggraeni - Bisnis.com 08 Desember 2022  |  11:21 WIB
Komisi IX Minta DJSN, BP2MI, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan Tingkatkan Koordinasi PMI
Ilustrasi-Pekerja Migran di Riyadh mengikuti pelatihan tentang kopi dan ilmu barista. - Istimewa/KBRI Riyadh,
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi IX DPR mendesak Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan koordinasi dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pimpinan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sekaligus Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menuturkan agar DJSN, BP2MI, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan juga menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kepada Komisi IX dalam waktu 3 bulan terkait perluasan manfaat dan kanal pembayaran jaminan sosial PMI. Berikut dengan implementasi standar pelayanan pengajuan klaim di setiap kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan, termasuk di luar negeri.

“Integrasi data dan informasi jaminan sosial BP2MI, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, dan DJSN,” kata Charles saat menyampaikan draf kesimpulan rapat, Rabu (7/12/2022).

Selain itu, Komisi IX juga meminta agar DJSN, BP2MI, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan turut menyampaikan penyusunan atau revisi pengaturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengoptimalkan pelindungan PMI, termasuk dari Kementerian Kesehatan.

Secara terperinci, Komisi IX meminta agar DJSN melakukan inventarisasi pembiayaan perlindungan pembiayaan pelindungan PMI dari kementerian atau lembaga terkait, melakukan mitigasi kasus-kasus PMI, serta menertibkan seluruh pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan yang berkenaan tentang pekerja migran.

Selanjutnya untuk BP2MI, Charles menyampaikan agar BP2MI meningkatkan perlindungan kepada PMI dengan kewajiban kepesertaan melalui jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan menjalankan keputusan-keputusan RDP dengan Komisi IX yang telah disepakati sebelumnya.

Berikutnya, Komisi IX juga meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan pelayanan jaminan sosial kepada PMI di negara tujuan penempatan dan bekerja sama dengan perwakilan RI di luar negeri.

“Komisi IX juga mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan sosialisasi perlindungan jaminan sosial PMI terkait mekanisme dan prosedur klaim jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sebelum penempatan di negara tujuan,” sambungnya.

Charles menambahkan, Komisi IX juga meminta BPJS Kesehatan untuk melakukan terobosan terhadap peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada PMI di negara tujuan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bpjs ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia
Editor : Anggara Pernando
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top