Bisnis.com, JAKARTA – Draf Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (RUU PPSK) resmi akan dibahas di tingkat paripurna. Beleid yang juga disebut omnibus law keuangan itu terdiri dari 27 Bab dan 341 Pasal itu telah disepakati dalam rapat kerja sore ini, Kamis (8/12/2022).
Dari sisi industri perasuransian, emiten asuransi umum PT Asuransi Bintang Tbk. (ASBI) melihat bahwa seluruh usulan untuk perbaikan dari industri jasa keuangan telah diakomodasi, sebab emiten bersandi saham ASBI itu sejak awal sudah aktif memberikan masukan ke pemerintah melalui Badan Kebijakan Fiskal terkait RUU PPSK.
Presiden Direktur Asuransi Bintang HSM Widodo menuturkan, salah satunya perbaikan yang dimaksud adalah terkait pemisahan susunan dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) yang menaungi sektor asuransi dan dana pensiun dari Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).
“Di RUU PPSPK, komisioner OJK akan ditambah dua orang. Salah satunya akan membawahi bidang asuransi dan dana pensiun terpisah dari gabungan IKNB seperti yang saat ini ada. Jadi akan ada komisioner OJK khusus untuk asuransi dan dana pensiun,” kata Widodo kepada Bisnis, Kamis (8/11/2022).
Selain pemisahan susunan DK OJK, Widodo menyampaikan bahwa RUU PPSK juga akan mengatur implementasi Lembaga Penjamin Polis (LPP). Widodo menilai kehadiran LPP akan menaikkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi dan memiliki efektivitas yang serupa seperti dampak dari LPS terhadap kepercayaan ke perbankan.
“Di sisi lain, karena kesehatan keuangan perusahaan akan menjadi syarat diperbolehkannya perusahaan asuransi bergabung dengan LPP, tentunya jadi tidak ada yang akan berani ugal-ugalan dan kita memiliki industri yang sehat ke depannya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Widodo menambahkan, jika dikaitkan dengan rencana peningkatan persyaratan modal disetor di rancangan perubahan POJK perizinan usaha dan kelembagaan, maka kehadiran LPP akan terjadi konsolidasi menuju kebaikan.
