Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan pembiayaan PT Intan Baru Prana Tbk (IBFN) masih berupaya untuk mencari investor baru seiring dengan rencana perseroan melakukan perubahan kegiatan usaha ke bidang alat pengangkutan komersial.
Direktur Intan Baru Prana Alexander Reyza mengatakan pemegang saham utama terus berupaya untuk melakukan komunikasi pencarian investor yang sesuai ketentuan perseroan dalam perubahan kegiatan usaha baru nanti.
“Pada posisi per hari ini, belum ada investor baru yang secara afirmatif yang ingin melakukan penyuntikan modal kepada perseroan. Sehingga untuk dana baru saat ini belum ada,” ujar Reyza dalam webinar Zoom, Rabu (14/12/2022).
Lebih lanjut, agar lancar dalam melakukan perubahan bisnisnya, perseroan juga tengah memperhatikan proyeksi pergerakan ekonomi yang diperkirakan akan mengalami perlambatan yang diakibatkan oleh resesi global. Meskipun demikian perseroan tetap optimis bahwa perubahan bisnis ini akan memberikan dampak kinerja yang positif terhadap bisnis perseroan.
“Kami tetap akan melakukan perubahan bisnis di tengah potensi ekonomi tersebut. Kami berharap bisnis baru yang diambil ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap perseroan walaupun kami harus melakukannya secara hati-hati dan memperhatikan seksama ekonomi Indonesia maupun global,” ujar Reyza.
Sebagai informasi, Intan Baru Prana juga berencana melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang akan dilakukan pada awal tahun 2023. Dalam acara ini perseroan akan meminta persetujuan perihal perubahan kegiatan usaha tersebut.
Baca Juga
“Rencana nya RUPS akan dilakukan pada awal tahun 2023. Sebagaimana aturan POJK No.17 tahun 2020, apabila perseroan akan melakukan perubahan lini bisnis maka kami akan minta penilai indpenden untuk melakukan studi kelayakan terlebih dahulu terhadap perubahan kegiaan usaha ini,” ujar Reyza.
Kemudian perseroan juga akan menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik selambat-lambat nya pada saat pengumuman RUPS nanti. Sehingga realisasi perubahan kegiatan usaha ini setelah perseroan mendapatkan persetujuan dari RUPS.
