Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah evaluasi dan catatan menjadi usulan Menteri BUMN Erick Thohir untuk Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) sebagai upaya dalam menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan masyarakat sembari tetap menghasilkan keuntungan dalam menjalankan penugasannya sebagai perusahaan pelat merah.
Mengingat, saat ini Indonesia tengah didera ketidakpastian global, maka bank BUMN diharapkan untuk tetap menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional. Ini mencakup strategi berbasis risiko yang kuat dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar yang cepat.
Selain itu, Himbara juga diharapkan untuk berperan dalam mengatasi dampak-dampak ekonomi yang mungkin timbul akibat perubahan kondisi global, seperti fluktuasi mata uang hingga penurunan ekspor.
Lantas, apa saja usulan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN pada 1 tahun terakhir Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Berikut Bisnis telah merangkumnya, sebagai berikut.
1. Pembatasan Kredit Himbara Ke BUMN Karya
Menteri BUMN Erick Thohir akan membatasi Himbara memberikan pinjaman kepada BUMN Karya. Nantinya pinjaman akan diberikan berdasarkan proyek.
“Kita akan dukung BUMN Karya lagi tapi tidak berdasarkan korporasi lagi, tapi berdasarkan proyek karna kan itu [pinjaman] dibayar berdasarkan multi-years,” kata Erick, Senin (7/8/2023).
Adapun inisiasi tersebut dilakukan untuk mencegah penyelewengan pinjaman oleh BUMN Karya. Menurut Erick selama ini masalah penyelewengan BUMN Karya terjadi sudah lama, pinjaman yang seharusnya digunakan untuk proyek justru digunakan untuk pembelian tanah atau aset lainnya.
Erick Thohir telah mengatakan utang para BUMN karya khusus kepada Himbara mencapai Rp70 triliun. Salah satu BUMN karya, yakni PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) mempunyai utang ke Himbara mencapai Rp28,06 triliun. Adapun, hingga saat ini WSKT terpantau memiliki perjanjian restrukturisasi induk di BRI sebesar 2,64 triliun.
Selain itu, Waskita juga memiliki perjanjian restrukturisasi di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) sebesar Rp4,55 triliun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) sebesar Rp7,51 triliun. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) sebesar Rp2,64 triliun, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) sebesar Rp2,03 triliun.
Sementara BUMN karya lainnya, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) memiliki utang Rp6,93 triliun ke Himbara sesuai data yang dihimpun Bisnis. Bank Mandiri menjadi pemberi pinjaman paling besar ke WIKA dengan nilai hingga Rp3,87 triliun. Berikutnya adalah BNI sebesar Rp734 miliar hingga BRI senilai Rp500 miliar.
2. KUR Nol Persen
Menteri BUMN Erick Thohir terus mendorong pendanaan murah bagi para pelaku usaha mikro. Menurutnya, BUMN perbankan atau Himbara harus menjadi garda terdepan dalam keberpihakan terhadap para pelaku usaha mikro.
Terbaru, Menteri BUMN tersebut dilaporkan telah menyampaikan usulan pemberian bunga pinjaman atau kredit nol persen untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Indonesia (BI). Guna menyukseskan hal tersebut, Erick Thohir telah mengutus dua Wamen (Wakil Menteri BUMN) untuk membahas usulan tersebut dengan Bank Indonesia.
"Saya sudah mengutus dua Wamen (Wakil Menteri BUMN) Pak Pahala dan Pak Tiko untuk membahas ini dengan BI. Kita berharap satu bulan bisa tuntas," ujar Erick di Jakarta, Senin (20/2/2023).
Adapun, Pahala Mansury dan Kartika Wirjoatmodjo masing-masing membahas pendanaan BUMN di sektor pangan dan perluasan pendanaan untuk program Mekaar.
Erick menambahkan nantinya program ini diharapkan dapat terealisasi sesegera mungkin. Terlebih, usulan tersebut juga telah mengantongi dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu.
"Usulan ini sudah mendapat dukungan dari Bapak Presiden karena memang sudah ada rapat terbatas. Tinggal bagaimana sekarang kita mendorong hal ini menjadi kenyataan, jangan sampai kesannya yang besar dapat bunga jauh lebih besar dari yang mikro. Ini yang selalu kita coba seimbangkan," ucap Erick.
3. Setoran Dividen Jumbo
Selanjutnya, Erick Thohir juga berkali-kali menegaskan harapannya agar perusahaan-perusahaan pelat merah berkomitmen untuk menyetor dividen jumbo kepada pemerintah. Menteri BUMN memang tidak menunjuk secara spesifik setoran dividen jumbo dari bank-bank pelat merah. Meski demikian, sumbangan dividen dari bank-bank BUMN tercatat lebih dari 50 persen pada 2022.
Sebagai catatan, dari empat bank BUMN, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), pemerintah mengantongi dividen Rp40,74 triliun untuk tahun buku 2022, dari target total dividen Rp80 triliun.
Pada saat bersamaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi perhatian terhadap pembagian dividen di sektor perbankan dan merasa perlu untuk diatur lebih lanjut.
