Bisnis.com, JAKARTA--Perbankan nasional, sebagai pihak yang memiliki peran intermediasi dalam proses pembangunan, diminta untuk lebih transparan dan akuntabel kepada publik, terutama kepada nasabahnya.
Koordinator Sekretariat Koalisi ResponsiBank Indonesia Akbar Ali mengatakan kewajiban bank untuk menjadi transparan dan akuntabel kepada masyarakat sangat penting dikarenakan perbankan menjalankan fungsi menghimpun dana masyarakat yang disalurkan kembali melalui kredit dan investasi.
Berdasarkan penilitian transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh ResponsiBank Indonesia, dari 11 bank yang menjadi obyek penelitian, hasilnya menunjukkan Citibank Indonesia memperoleh skor tertinggi (6,8), diikuti oleh Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (4,4).
Adapun bank-bank besar nasional seperti BNI, Danamon, BRI, Mandiri, dan BCA memperoleh skor dikisaran 0,3 hingga 2,8.
Adapun ke-11 bank yang dinilai tersebut antara lain BNI, Bank Danamon, BRI, Bank CIMB Niaga, Bank Mandiri, Bank OCBC-NISP, BCA, Panin, Citibank, MUFG, dan HBSC. Ke-11 bank ini menguasai sekitar 66% aset bank di Indonesia.
"Dari isu transparansi dan akuntabilitas bank-bank di Indonesia belum secara terbuka mempublikasikan informasi yang seharusnya diterima publik, seperti ke mana mereka mengalihkan kreditnya," ujarnya di Jakarta, Kamis (11/6/2015).
Menurutnya, di 6 negara lain yang sudah lebih maju, seperti Belgia, Brazil, Perancis, Belanda, Jepang, dan Swedia, bank-bank lebih terbuka untuk menginformasikan kepada masyarakat kredit yang disalurkan per sektor beserta besaran nilai dan jenis usahanya dengan menayangkan di halaman website resmi bank.
Akbar menuturkan dengan adanya transparansi bank, masyarakat dapat mengetahui kegiatan yang dilakukan bank. Dari sisi bank, diharapkan akan lebih berhati-hati dengan tidak melakukan pelanggaran karena diawasi oleh masyarakat.
Selain aspek transparansi dan akuntabilitas, penilaian dari ResponsiBank juga menilai ke-11 bank dari aspek manajemen risiko lingkungan dan sosial. Dari hasil penilaian tersebut menunjukkan bank-bank menjelaskan kebijakan manajemen risiko lingkungan dan sosial mereka pada tingkat rincian yang berbeda.
Misalnya, HSBC, Citibank dan MUFG memiliki kebijakan sektoral yang cukup rinci dan dengan jelas menyajikan ruang lingkup kebijakan tersebut.
Sementara itu, BNI hanya menyebutkan kebijakan terkait salah satu sektor, yakni kelapa sawit. Danamon dan CIMB-Niaga hanya menyebutkan bahwa mereka mengacu pada undang-undang dan peraturan nasional terkait isu-isu spesifik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
