Bisnis.com, WASHINGTON— Rencana Presiden AS Donald Trump untuk merombak aturan perbankan AS, berpeluang mengganggu proses reformasi perbankan global dan mengacaukan sistem kerjasama peraturan internasional.
Hal itu diungkapkan oleh salah satu anggota regulator perbankan regional di Asia dan Uni Eropa kepada Reuters. Seperti diketahui, pascakrisis global 2008 yang membuat jatuh Lehman Brothers, regulator keuangan di berbagai negara telah bergabung melalui kelompok Group of 20 (G20) untuk meningkatkan kerjasama penanggulangan krisis perbankan.
Alhasil, sebagai salah satu pusat keuangan utama dunia, setiap perubahan aturan di sektor finansial AS hampir selalu berpengaruh ke negara-negara lain.
“Namun, rencana perubahan kebijakan perbankan AS pada dasarnya disambut baik oleh bank-bank global, karena memungkinkan mereka untuk mengurangi tingkat kecukupan modal mereka saat berbisnis di AS,” kata salah satu anggota regulator tersebut, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (14/6/2017).
Adapun sebelumnya, pada Selasa (13/6/2017), Kabinet Trump mengumumkan bahwa pihaknya sedang menyusun rencana untuk merombak peraturan bank. Rencana ini diharapkan akan mengurangi tekanan pada bank-bank penghuni Wall Street pascakrisis keuangan global 2008
Dalam hal ini Kementerian Keuangan AS mendesak badan-badan federal untuk menulis ulang sejumlah peraturan yang sering dikeluhkan bankir selama tujuh tahun sejak berlakunya Undang-Undang Dodd-Frank.
Peraturan yang dimaksud termasuk menyesuaikan pelaksanaan stress test kepada bank-bank di AS setiap tahunnya. Melonggarkan beberapa peraturan perdagangan dan transaksi antarbank, serta mengurangi wewenang badan pengawas yang mengatur keuangan konsumen.
Menurut Otoritas Fiskal AS tersbeut, rencana itu diharapkan akan membuat ruang gerak perbankan AS menjadi lebih luas. Hal itu dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan kredit dan pekerjaan, sesuai dengan kampanye Trump sebelum dilantik.
Namun, rencana baru ini tidak seperti rancangan UU yang diloloskan pekan lalu oleh kubu Partai Republik dalam parlemen. Pasalnya, rencana baru ini secara konsisten menyerukan sebagian besar peraturan yang dibuat semasa era Barack Obama untuk digulirkan kembali dan tidak dibatalkan.
"Proposal baru Trump itu menuju ke arah yang salah. Di Eropa kami berusaha berhati-hati agar tidak mengulang kesalahan yang mengakibatkan krisis keuangan sembilan tahun lalu. Akan menjadi kesalahan besarjika perbankan dunia mengikuti kebijakan AS,” kata Jakob von Weizsaecker dari Partai Sosial Demokrat Jerman yang juga anggota komite ekonomi Parlemen Eropa.
Selain itu, Kementerian Keuangan AS telah meminta penundaan kepada Komite Basel dalam menerapkan peraturan mengenai likuiditas bank yang disepakati secara global. Pasalnya peraturan itu mengharuskan bank untuk menanggung kebutuhan pendanaan jangka panjang mulai Januari 2018.
Kementerian Keuangan AS juga ingin menunda tinjauan fundamental terhadap aturan perdagangan bank, yang juga disepakati secara global melalui Komite Basel. Tinjauan tersebut a.l. memuat perombakan besar mengenai bagaimana bank menyisihkan modal untuk menutupi risiko dari saham, obligasi dan instrumen lainnya yang disimpan dalam bisnis perdagangan mereka.
Menanggapi hal itu, Kepala Layanan Keuangan Uni eropa Valdis Dombrovskis mengatakan proposal dari AS tersebut akan dipelajari secara rinci.
"Perlu dicatat bahwa kita perlu mengikuti perkembangan sebenarnya, apakah rencana dari kubu eksekutif AS itu akan benar-benar dilaksanakan," kata Dombrovskis.
