Bisnis.com, BANDUNG - Sebanyak 107 pemerintah daerah menyatakan komitmennya untuk bergabung dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Kepastian itu diwujudkan dalam bentuk penandatanganan MoU integrasi Jamkesda dengan BPJS Kesejatan saat Rakernas Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesda), di Bandung, Rabu (13/11/2013) malam.
Direktur Utama PT Askes Fachmi Idris mengatakan terdapat 165 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang menggelar Jamkesda, sehingga sekitar 85 kabupaten/kota diharapkan bisa iktu bergabung dalam program BPJS Kesehatan.
"Road map integrasi BPJS Kesehatan disiapkan selama 3 tahun sejak badan ini mulai menjalankan fungsinya pada 1 Januari 2014," jelasnya.
Pada umumnya pemerintah daerah yang siap bergabung telah menyepakati iuran Rp19.225 per kepala setiap bulan. Jumlah penduduk yang telah ditanggung Jamkesda mencapai 45,59 juta jiwa, di mana 10,3 juta merupakan warga miskin.
Total penerima bantuan iuran mencapai 86,4 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 15 juta di antaranya sudah ditangani Askes.
Prinsip dari BPJS Kesehatan adalah kebersamaan, sehingga semakin banyak yang tergabung, akan banyak pula yang bisa dicakup, karena sifatnya subsidi silang.
"Dalam praktiknya, BPJS harus nirlaba. Dana yang terkumpul dan tidak terpakai harus disimpan menjadi dana sosial badan."
Kepala Departemen Humas PT Askes Irfan Humaidy menambahkan warga yang bekerja di sektor informal, tapi ingin bergabung sebagai peserta bisa bergabung sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah.
"Untuk persiapan menuju BPJS Kesehatan, sejauh ini sudah mencapai 90% tinggal faktor eksternal saja yang belum siap. Salah satunya menyangkut regulasi," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Pupu Sari Rohayati mengungkapkan saat ini infrastruktur kesehatan di wilayanya belum seluruhnya memenuhi standar pelayanan. Dari 32 puskesmas, hanya 12 puskesmas yang telah terakreditasi.
Pihaknya masih dihadapkan pada sejumlah kendala agar puskesmas segera terakreditasi, salah satunya adalah soal jumlah tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat yang sangat terbatas.
"Sejak tahun lalu kekurangan dokter dab tenaga perawat itu terus kami benahi secara bertahap, agar semakin banyak puskesmas yang terakreditasi dan siap menjadi penyelenggara layanan BPJS Kesehatan."
Dia menambahkan tercatat 600.000 jiwa yang akan menjadi peserta BPJS yaitu mereka yang sebelumnya merupakan warga yang terdaftar sebagai peserta jaminan sosial dari pemerintah seperti Jamkesmas, Jamsostek, Askes, dan Asabri.(k6)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
