Bisnis.com, JAKARTA - Direksi Jamsostek diminta untuk lebih serius berbenah dan tak hanya sibuk beriklan jelang diberlakukannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS.
Jamsostek juga diminta mempersiapkan sistem dan sumber daya agar program itu jalan.
"Harus ada sosial kontrol dari publik, agar mencegah prilaku moral hazard, baik di Askes maupun di Jamsostek," ujar Hasbullah Thabrany dari Center for Health Economics and Policy Universitas Indonesia, Sabtu (21/12/2013).
Menurutnya, harus ada perbaikan mendasar dari direksi Jamsostek jika ingin BPJS jalan. Hasbullah juga menegaskan iklan BPJS yang ditayangkan di berbagai media soal BPJS juga tidak tepat.
"Mereka harus mengubah iklan mereka. Bukan iklanin BPJS-nya, tapi SJSN-nya. Kan kalau sebuah perusahaan mengiklankan, produknya yang diperkenalkan," tandasnya.
Hal yang juga harus diperbaiki, berkaitan dengan identifikasi potensi masalah. Masyarakat belum faham soal BPJS sehingga pasti banyak keluhan dan cacian.
"Mereka harus mengubah budaya mereka untuk mengutamakan layanan publik. Jangan ada rasa "aku pegang uang banyak nih" maka aku berkuasa," tandasnya.
Direksi Jamsostek, tegas Hasbullah, harus berpikir bahwa duit triliunan yang dikelola itu merupakan amanat yang harus dikembalikan lagi manfaatnya ke pekerja.
"Mereka harus berfikir "kami diamanatkan pegang banyak uang orang, Dan kami digaji dari orang yang punya uang itu - kami harus layani meraka/peserta sebaik mungkin," tandasnya.
Ketua Umum Serikat Pekerja Jamsostek (SPJ), Abdurrahman Irsyadi meminta direksi Jamsostek dalam memilih instrumen investasi untuk lebih prudent karena saat ini pasar sedang tidak kondusif. "Masalah investasi Jamsostek menurut SPJ harus prudent, hati-hati," ujar Irsyadi.
Menurut Irsyadi, investasi yang sudah dijalankan saat ini memang sudah bagus dengan memilih investasi di pasar modal dan pasar uang.
Dia berharap intrumen investasi yang dipilih juga harus bisa memberikan keuntungan bagi pekerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
