Bisnis.com, JAKARTA--Untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap mewujudkan pembentukan lembaga pembiayaan infrastruktur.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengharapkan agar industri keuangan semakin berkontribusi untuk membiayai kebutuhan dan perbaikan pembangunan.
"OJK ikut mendorong terwujudnya pembiayaan [infrastruktur]. Caranya, dengan pembentukan lembaga pembiayaan infrastruktur atau sejenisnya," ungkapnya pada Bisnis, Senin (20/10/2014).
Berdasarkan data statistik OJK, pada Agustus 2014, pembiayaan untuk sektor listrik, gas dan air mencapai Rp88,63 triliun, tumbuh 30,6% dari posisi Rp67,86 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Selain itu, pembiayaan pada sektor transportasi, pergudangan dan komonikasi hingga Agustus 2014 mencapai Rp179,02 triliun, tumbuh 20,9% dari posisi Rp148,07 triliun secara year on year. Sedangkan pembiayaan kepada sektor konstruksi mencapai Rp137,65 triliun, tumbuh 16,65% y-o-y.
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Perhimpunan Bank-bank Nasional (Perbanas) Sigit Pramono menyarankan kepada pemerintah untuk mendirikan lembaga pembiayaan atau bank pembangunan Indonesia (BPI). Menurutnya, tujuan pendiri lembaga tersebut untuk membiayai proyek infrastruktur dan investasi jangka panjang.
"Pembangunan infrastruktur akan mempercepat Indonesia keluar dari zona negara berpendapatan menengah," katanya.
Bila lembaga pembiayaan infrastruktur dibentuk, lanjutnya, maka percepatan pembangunan jalan tol, bandar udara, pelabuhan laut, jembatan tol, bendungan dan saluran irigasi akan terwujud.
Sigit mengungkapkan bahwa bank adalah jantung perekonomian. Ibarat atlet, katanya, jantung perekonomian Indonesia masih untuk pelari jarak pendek, belum berkelas jantung atlet pelari marathon.
