Bisnis.com, JAKARTA--Anggota Komisi VI DPR, Darmadi Durianto meminta Kementerian BUMN mengevaluasi jajaran Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang baru setiap bulan untuk mengetahui kelemahan BUMN sektor industri gula tersebut.
"Lho, kalau demi perbaikan BUMN ini kenapa tidak? Langkah ini diperlukan agar manajemen BUMN gula ini tidak impoten," katanya kepada wartawan, Rabu (1/7/2015).
Terkait hal itu, dia mengaku masih mencari waktu untuk memanggil direksi baru PT RNI. Pasalnya, DPR ingin tahu bagaimana sebenarnya roadmap dari BUMN yang cukup strategis ini.
"Supaya DPR bisa tahu apa saja yang sudah dikerjakan setiap tahunnya," ujarnya menjelaskan.
Darmadi juga mempertanyakan mekanisme fit and propert test yang berlaku di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Alasannya, hingga kini DPR belum mendapatkan tata cara yang berlaku tersebut.
"Coba lihat saja, bagaimana penunjukan jajaran direksi dan komisaris di BUMN, termasuk yang terjadi di PT RNI. Masalahnya kriteria fit and proper test itu hingga kini belum clear," ujarnya.
Darmadi tidak mempersoalkankalau memang kewenangan penilaian itu dilakukan dengan benar. Namun bagaimana jadinya, kalau ternyata tidak benar.
"Misalnya saja, orang yang ditempatkan di situ ternyata tidak kompeten dan justru bermasalah. Karena itu RNI butuh orang bersih dan berani untuk mendukung langkah Presiden Jokowi," ungkap dia.
