Bisnis.com, JAKARTA--Perbankan diminta tak perlu melakukan pengetatan kredit untuk perusahaan minyak dan gas di tengah menurunnya harga minyak.
Presiden Direktur PT Medco Power Generation Indonesia Lukman Mahfoedz mengatakan pihaknya selaku Independent Power Producer ini terlibat dalam proyek 35.000 MW.
Seharusnya, pihak perbankan mendukung proyek tersebut dengan membantu lebih besar dalam pemberian fasilitas keuangan seperti pemberian fasilitas jaminan tender, jaminan pelaksanaan proyek (performance bond) ataupun pemberian pinjaman untuk investasi maupun modal kerja IPP.
Pasalnya, PLN dalam proyek-proyeknya kimo memberikan persyaratan keuangan yang lebih ketat. Dengan demikian, guna memberikan dukungan seharusnya perbankan bisa melihat hal ini sebagai peluang bukan justru turut melakukan pengetatan kredit.
"Ini merupakan peluang bisnis bagi perbankan nasional untuk partisipasi di dalam program 35.000 MW," ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (2/2/2016).
Direktur Utama Pertamina Hulu Syamsu Alam mengatakan pihaknya memahami harga minyak rendah memang memiliki risiko bisnis yang lebih tinggi. Sebagai imbasnya, pihak perbankan juga semakin berhati-hati memberikan akses kredit terhadap pelaku usaha di sektor migas karena ketakutan return yang semakin tipis.
Perusahaan yang memiliki keterbatasan pendanaan, katanya, akan semakin terhimpit di tengah jatuhnya harga minyak ini.
"Para pemain migas yang memerlukan pendanaan tentu akan kesulitan," katanya.
Vice President Public and Government Affairs ExxonMobil Indonesia Erwin Maryotomengatakan pengetatan kredit dari perbankan terhadap debitur di sektor migas tak mempengaruhi kegiatan operasi. Pasalnya, tahun ini ExxonMobil tengah menggenjot kegiatannya untuk memenuhi target lifting.
Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (WP&B) 2016, SKK Migas dan kontraktor sepakat lifting tahun ini bisa 168.430 bph dari target total 830.000 bph.
"Bagi Exxonmobil Indonesia, hal tersebut tidak mempengaruhi kegiatan operasi kami," katanya.
