Bisnis.com, JAKARTA - Penyertaan modal negara kepada Badan Usaha Milik Negara dinilai berperan penting dalam menghindari defisit anggaran agar tak lebih dari batas atas 3% terhadap produk dometik bruto.
Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan Wijayanto Samirin berpendapat, pemerintah bisa menunda pembayaran utang ke BUMN untuk mengurangi belanja. Selanjutnya, membantu keuangan BUMN menggunakan PMN yang sumbernya bisa berasal dari utang.
“Pembayaran PMN tersebut tidak dicatatkan sebagai belanja pemerintah, melainkan sebagai aktivitas pendanaan,” ujarnya dalam pesan singkat, Senin (20/6/2016).
Jika pengajuan PMN tak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), perusahaan pelat merah terpaksa harus mencari dana dari pasar keuangan, itu pun jika neraca modal memungkinkan. Apabila tak memiliki kemampuan, maka korporasi terpaksa menunda beberapa rencana strategis.
Senin sore (20/6/2016), Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mewakili Menteri BUMN Rini Soemarno melakukan rapat kerja bersama Komisi XI DPR untuk mengajukan PMN untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Pemerintah mengusulkan anggaran PMN untuk PLN Rp13,6 triliun sebagai modal dalam merealisasikan proyek pembangkit listrik tenaga gas sebagai bagian paket proyek 35.000 mw. Sementara itu, BPJS Kesehatan diusulkan memperoleh dana Rp6,82 triliun yang akan digunakan untuk menjaga kecukupan DJS Kesehatan.
Wijayanto menambahkan, PMN bagi PLN sebenarnya bersifat nontunai, yakni berupa penghapusan utang pajak atas revaluasi aset yang mereka lakukan pada 2015 lalu.
Jika parlemen mementahkan usulan Kementerian BUMN, maka PLN mau tak mau harus membayar pajak tersebut dengan sumber internal atau pinjaman dana yang bisa mempengaruhi aliran modal perusahaan.
Dalam kesempatan berbeda, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sofyan Basir menjelaskan penyertaan dana dari pemerintah akan mampu membantu percepatan program pembangunan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).
Mantan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk itu menyebutkan nilai investasi pembangkit listrik termasuk transmisi bisa mencapai Rp8 triliun.
“[Dana PMN untuk] PLTG, mesin gas yang tadinya kita akan percepat pembangunannya. Untuk menutup defisit 2017-2018,” paparnya.
