Bisnis.com, SEMARANG—Otoritas Jasa Keuangan menargetkan indeks literasi keuangan di Indonesia naik 2% per tahun untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK Agus Sugiarto mengatakan banyak studi baik yang dilakukan oleh Bank Dunia maupun sejumlah perguruan tinggi menunjukkan adanya hubungan positif antara literasi keuangan dengan kesejahteraan masyarakat.
Dia mencontohkan masyarakat yang tidak mengerti dan memahami keberadaan industri jasa keuangan akan meminjam uang kepada lintah darat.
Akibatnya, beban piutang masyarakat makin banyak karena ada imbalan dan denda yang nilainya lebih besar dari bunga bank. Kalau mereka mengerti adanya industri keuangan yang menawarkan bunga lebih rendah, mereka pasti akan pilih ke lembaga perbankan dan sejenisnya.
Dalam hal ini, imbuhnya, OJK mengincar indeksi literasi keuangan bisa naik 2%. Jika saat ini jumlah penduduk Indonesia sekitar 250 juta jiwa, maka setiap tahun harus ada 5 juta jiwa yang melek keuangan.
“Target itu memang berat, tapi harus optimis. Semua industri keuangan harus mendukung,” terangnya, disela-sela Sosialisasi Strategi Untuk Literasi Keuangan Yang Lebih Baik, Kamis (15/9).
Survei OJK pada 2013 menunjukkan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 21,84%, sedangkan di Jateng indeks literasi keuangan di bawah nasional atau hanya 19,25%.
Adapun tingkat inklusi keuangan secara nasional sebesar 59,74%, dan angka di Jateng hanya 41%.
Menurutnya, rendahnya indeks literasi keuangan menunjukkan bahwa kondisi masyarakat Indonesia belum melek industri jasa keuangan.
Oleh karena itu, katanya, OJK menggandeng pelaku jasa keuangan terus melakukan sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat.
“Nanti data terbaru akan kami paparkan akhir tahun. Karena survei dilakukan per 3 tahun sekali,” ujarnya.
Agus mengatakan industri jasa keuangan harus berinovasi dalam mengeluarkan produk dan program supaya dapat diterima oleh kalangan masyarakat luas.
Pasalnya, hadirnya produk mestinya menjawab kebutuhan masyarakat luas.
Di samping itu, pemerintah mendukung peningkatan literasi keuangan dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan, salah satunya penyaluran dana bantuan sosial menggunakan nontunai.
“Dana bansos nanti lewat tabungan. Dicairkan lewat bank melalui Laku Pandai. Itu salah satu langkah bagaimana masyarakat mengerti perbankan,” ujarnya.
Kepala OJK wilayah Jateng dan DIY M. Ihsanuddin menjelaskan pemahaman masyarakat terhadap produk jasa keuangan sangat rendah.
Maka dari itu, imbuhnya, perlu ada peraturan yang mewajibkan industri jasa keuangan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat.
“Dalam hal ini, masyarakat harus tahu atas fitur produk dan risiko produk dari industri jasa keuangan,” paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
