OJK Dorong Kapasitas Orang Terkit Penyalur Kredit Perbankan

Bisnis.com, JAKARTA -  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pembangunan kapasitas dari orang-orang yang terkait dengan penyaluran kredit perbankan agar lebih mengenal dan memahami mengenai potensi yang ada di dalam sektor kemaritiman.

"Catatan untuk industri keuangan agar sesegera mungkin melengkapi kemampuannya untuk mengetahui seluk beluk sektor kemaritiman, khususnya termasuk kelautan dan perikanan," kata Ketua Dewan OJK Muliaman Hadad dalam Rakernas Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Senin (7/11/2016).

Muliaman juga mengingakan sejak 2015, pihaknya bersama-sama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga telah meluncurkan kebijakan Jangkau, Sinergi dan Guideline (Jaring), yang intinya adalah bagaimana agar bisa mendorong minat industri keuangan untuk mau membiayai sektor kelautan dan perikanan.

Menurut dia, penting pula untuk diingat bahwa bank juga sangat mementingkan pendekatan formal serta fokus kepada manajemen risiko karena tidak ingin pembiayaan yang diberikan ujung-ujungnya menjadi kredit macet.

"Jadi saya kira keseimpulannya kita harus sama-sama menjadi mitra," katanya.

Hal tersebut, katanya, dapat dilakukan dengan cara belajar bersama dalam mendalami berbagai macam persoalan yang ada di industri kemaritiman.

OJK, ujar dia, juga sudah sepakat dalam meningkatkan kapasitas berbagai pihak terkait termasuk petugas bank karena tanpa persiapan yang lengkap maka persoalan yang ada juga tidak ketemu solusinya.

Untuk itu, Muliaman mengemukakan agar para pengusaha seperti yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk bisa membagi pengetahuan agar bank-bank juga semakin paham akan potensinya yang luar biasa besar.

"Kami dari OJK mendorong bank dan pelaku usaha semangat saling melengkapi satu sama lain. Intinya potensi kemaritiman kelautan dan perikanan kita luar biasa besar," kata Muliaman Hadad.

Ketua Dewan OJK juga mengingatkan sumber pembiayaan juga bisa berasal dari beragam tempat, seperti dari pasar modal untuk industri menengah ke atas, hingga dari asuransi.

Sementara itu, Kadin Indonesia menginginkan perbankan bisa memperbesar fasilitas pembiayaan seperti dalam bentuk kredit untuk investasi sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air.

"Informasi yang kami terima dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga saat ini kredit yang diberikan perbankan kepada sektor kelautan dan perikanan baru mencapai tiga persen dari total angka Rp5.000 triliun yang tersedia," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto.

Untuk itu, ujar dia, pihaknya mendorong pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan Indonesia timur seperti di Papua dan Ambon.

Hal tersebut, lanjutnya, agar banyak investor kelautan dan perikanan yang masuk ke daerah itu sehingga bisa mengoptimalkan kredit perbankan.

Pembangunan infrastruktur yang diharapkan antara lain adalah sarana jalan, ketersediaan energi gas dan listrik yang memadai sehingga bisa meyakinkan investor tentang keberpihakan pemerintah.