Bisnis.com, JAKARTA – Badan Usaha Milik Negara mulai menjajaki peluang kerjasama dengan private sector pada acara ASEAN G2B Infrastructure Investment Forum 2016 melalui mekanisme public private partnership, salah satunya adalah PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Elvyn G Masassya, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II menyatakan dalam presentasinya di hadapan para investor bahwasanya pihak swasta bisa ikut mendanai proyek-proyek kepelabuhanan dalam beberapa cara antara lain; untuk investasi infrastruktur dan konstruksi, investasi superstruktur, dan investasi pelabuhan atau pengoperasian terminal.
“Saat ini masih ada disparitas harga di Indonesia Barat dengan Indonesia Timur karena distribusi kargo di pelabuhan belum efisien, mata rantai pasokannya masih buruk antar kepulauan,” terangnya kepada investor di Shangrila Hotel, Selasa (8/11).
Dia pun mengutip data dari McKinsey (2015) bahwa Indonesia menyediakan sekitar US$4,1 miliar investasi pada pelabuhan domestik untuk mengatasi keterisian angkutan barang sampai 2030.
Oleh sebab itu menurutnya ada peluang-peluang besar investasi swasta terhadap proyek-proyek pemerintah yang bisa dikerjasamakan dalam mekanisme public private partnership (PPP).
Elvyn juga menjelaskan sejumlah manfaat dari keterlibatan swasta pada pembangunan pelabuhan ialah menjadi jembatan antara Pelindo II dengan pasar.
Pihak swasta juga menjadi sumber pendanaan yang bersinergi mengembangkan pelabuhan sebagai moda utama bisnis Pelindo II.
Selain itu dia menjelaskan, pihak swasta bisa membantu memperbaharui aset-aset infrastuktur kepelabuhanan serta memodernisasi kargo guna meningkatkan performa pelabuhan.
Dengan mekanisme PPP ini juga, pihak swasta juga akan memberikan transfer ilmu (transfer knowledge) bagi sumber daya manusia dalam negeri.
“Dengan mekanisme PPP ini otomatis bisa memotong rantai birokrasi yang kerap menghambat dalam memilih rekan kerjasama serta mendorong transparansi dalam bisnis. Selain itu juga mendukung jaminan yang izin usaha,” jelasnya.
Sebelumnya, pada Agustus lalu Menteri Perhubungan maupun Menteri BUMN membahas peluang kerjasama memulai PPP sesuai amanah Presiden Joko Widodo.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, saat ini Kemenhu dan Kementerian BUMN tengah menginvetarisir hal-hal yang mungkin bisa dikerjasamakan baik dengan BUMN, swasta nasional atau swasta asing.
“Ya kan namanya juga perhubungan ada Bandara, Pelabuhan, Kereta Api. Kita diskusi opportunity apa yang mungkin kita lakukan,” kata Menhub Budi.
Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, penekanan utama Presiden Joko Widodo dalam pertumbuhan ekonomi adalah konektivitas untuk barang maupun manusia.
Rini mengungkapkan, saat ini transportasi menjadi salah satu penyebab kenaikan-kenaikan harga atau inflasi. Oleh karena itu, dia mengungkapkan, konektivitas di transportasi udara, laut, maupun darat harus dipercepat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
