Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Agus D.W Martowardojo menyambut baik deputi gubernur terpilih bisa melakukan sumpahnya dan segera bekerja pada Senin (9/1/2017).
Deputi Gubernur BI Sugeng akan bertugas membidangi sistem pembayaran dan peredaran uang, sedangkan Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi akan memegang pengawasan kantor BI di seluruh Indonesia dan menangani masalah keuangan termasuk logistik.
Ada beberapa hal yang akan dicapai BI bersama dengan para deputi terkait sistem pembayaran di Indonesia. Agus menyampaikan ke depan akan ditandai dengan beberapa perwujudan sistem pembayaran nasional atau national payment gateway yang tak hanya mengkoneksikan kartu debit, tetapi uang elektronik. Selain itu, bank sentral akan menjamin peredaran uang khususnya yang layak edar bisa mencapai seluruh pelosok Indonesia.
"Dari sistem percepatannya kita meyakinkan dengan menambah jumlah kantor sehingga sekarang ini kita sedang dalam proses untuk menyelesaikan kantor di provinsi yang ke-34 di Tarakan dan 2017 akan selesai," ucap Agus, usai menghadiri Pelantikan Deputi Gubernur BI, di Jakarta, Jumat (6/1/2017).
Untuk semakin menebarkan uang layak edar ke pelosok Indonesia, bank sentral akan menambah kantor kas titipan menjadi 55 unit dari sebelumnya 22 unit kantor.
Deputi Gubernur BI Sugeng menuturkan kebijakan di sistem pembayaran nasional akan dikuatkan sehingga memudahkan masyarakat melakukan transaksi dengan satu karya. Sistem itu juga akan mendorong kegiatan pemerintahan dalam penyaluran bantuan sosial melalui kartu elektronik. Selain itu, kecukupan uang layak edar akan dijangkau hingga ke daerah terluar dan pinggiran.
"Daerah kita sangat luas sehingga menjadi tanggung jawab BI karena banyak uang lusuh. Ini pekerjaan yang tidak mudah untuk daerah terluar dan pinggiran agar bisa mengganti uang," ucapnya.
Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali melantik Sugeng dan Rosmaya Hadi sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia menggantikan Ronald Waas dan Hendar.
Sugeng dan Rosmaya Hadi ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145/P Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016. Masa jabatan ini berlaku selama lima tahun.
