Jumlah Transaksi Mencurigakan Meningkat

Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) pada awal tahun ini meningkat dibandingkan Desember 2016.
Edi Suwiknyo | 08 Maret 2017 22:58 WIB
/Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA – Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) pada awal tahun ini meningkat dibandingkan Desember 2016.

Dalam laporan statistik bulanan yang dirilis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada Januri lalu, jumlah LTKM menembus angka 4.651 atau naik 5,4%.

Laporan transaksi mencurigakan tersebut diperoleh dari 167 penyedia jasa keuangan (PJK). Sebagian besar, LKTM tersebut disampaikan oleh PJK bank yakni sebanyak 53,2%, sedangkan sisanya atau 46,8% merupakan penyedia jasa non – bank.

Kendati mengalami peningkatan, namun Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae memaparkan, fenomena tersebut tidak selalu disangkutpautkan dengan meningkatnya jumlah pelaku kejahatan di sektor keuangan.

“Tetapi lebih disebabkan meningkatnyaawareness pelapor dan juga peningkatan aktivitas transaksi keuangan,” kata Dian kepada Bisnis, Rabu (8/3).

Kepatuhan para pelapor tersebut tak bisa dilepaskan dari peran mereka untuk melakukan sejumlah terobosan termasuk bekerja sama dengan Lembaga Pengatur dan Pengawas, supaya para penyedia jasa keuangan patuh melaporkan setiap transaksi keuangan mencurigakan.

‘Diharapkan peningkatan jumlah LTKM tersebut dibarengi kualitas, sehingga bisa mendeteksi lebih dini adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana lainnya,” tambahnya.

Adapun dari jumlah tersebut, hanya 26,1% yang terkait tindak pidana. Tindak pidana asal yang dominan adalah penipuan, korupsi, hingga tindak pidana bidang perpajakan.

Terkait TPPU, lembaga intelijen keuangan tersebut juga sedang berproses menjadi anggota Financial Action Task Force on Money Loundering (FATF). Untuk diketahui, dari negara G-20 hanya Indonesia yang belum menjadi anggota FATF.

Padahal, jika melihat persyaratannya, Indonesia sebenarnya sudah cukup lengkap untuk masuk sebagai anggota FATF. Misalnya dari sisi GDP, jumlah penduduk, hingga standar perbankan-nya.

Terkait pidana perpajakan, PPATK sendiri terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk melacak para pelaku kejahatan perpajakan.

Secara terpisah, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, mereka akan berkoordinasi terus dengan PPATK, pasalnya mereka sangat membantu otoritas pajak dalam melacak transaksi wajib pajak.

“Misalnya memberikan data-data, karena data mereka kan asalnya dari perbankan ya,’ ucap Hestu.

Menurutnya, dengan rencana implementasi kemudahan akses data perbankan, koordinasi dengan lembaga tersebut bakal terus berjalan.

“Jangan menganggap hal itu harus ditakuti, karena itu merupakan sesuatu yang harus dihadapi ke depan , transparansi penting, karena itu akan mendorong wajib pajak patuh, kalau patuh kenapa harus ditakuti,’ tuturnya.

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top