DPR dan Kemenkeu Bahas Kepemilikan Asing

Komisi XI DPR akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian Keuangan untuk membahas tentang kepemilikan asing di perusahaan asuransi.
Lutfi Zaenudin
Lutfi Zaenudin - Bisnis.com 17 April 2017  |  10:48 WIB
DPR dan Kemenkeu Bahas Kepemilikan Asing
Karyawan berdiri di dekat logo beberapa perusahaan asuransi di kantor Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) di Jakarta. - JIBI/Nurul Hidayat

Bisnis.com,JAKARTA—Komisi XI DPR akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian Keuangan untuk membahas tentang kepemilikan asing di perusahaan asuransi.

Kepada Bisnis, Muhammad Sarmuji, anggota Komisi XI mengatakan bahwa rapat itu akan kembali membahas tentang kepemilikan asing di perusahaan asuransi.

Rencananya, rapat dengar pendapat dengan pemerintah itu akan digelar pada pukul 14.00 WIB dengan menghadirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

RDP tentang kepemilikan asing di perusahaan asurasi sudah beberapa kali dilakukan. Pada 12 April, Komisi XI DPR dan Kemenkeu mengadakan pertemuan tertutup terkait rencana implementasi Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur porsi kepemilikan asing maksimal 80% di perusahaan asuransi.

Pada waktu itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pertemuan tersebut merupakan kewajiban pemerintah untuk berkonsultasi dengan DPR terkait kebijakan yang akan mereka ambil.
"Memang sesuai undang-undang kami memang diharuskan melakukan konsultasi dengan dewan," ucap Sri Mulyani saat itu.

Kendati demikian, Sri Mulyani tak memperinci substansi pertemuannya dengan para pimpinan dewan itu. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut rapat kerja dengan Komisi XI Februari silam.

Seperti diketahui, saat rapat digelar, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengusulkan porsi kepemilikan asing di perusahaan asuransi tidak berubah atau tetap 80%.

Alasannya, komitmen mereka terkait perjanjian kerja sama dengan sejumlah negara seperti Jepang, Australia, Selandian Baru, dan negara-negara lain di kawasan Asean mengenai investasi di industri asuransi.
Sehingga, jika mereka mengubah proporsi kepemilikan asing kurang dari 80%, pemerintah akan dianggap melanggar kesepakatan yang telah dicapai.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
asuransi

Editor : Lutfi Zaenudin

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top