Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN menilai pemerintah perlu mengkaji lebih jauh terkait mandat Presiden Joko Widodo supaya perbankan meningkatkan porsi kredit UMKM di atas 30% dari total penyaluran kredit.
Direktur Keuangan dan Treasuri BTN Iman Nugroho Soeko menuturkan untuk bank seperti BTN agaknya perlu pengkhususan terkait penetapan target porsi kredit UMKM. Pasalnya, peningkatan porsi pinjaman UMKM harus mengubah peta kredit perseroan.
“Kalau kita berikan 30% kredit untuk developer hunian skala UKM maka kami jadi harus mengurangi porsi kredit pemilikan rumahnya, padahal KPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah juga menjadi target utama pemerintah,” ucapnya kepada Bisnis, di Jakarta, Jumat (9/3/2018).
Profil kredit UMKM BTN sejauh ini banyak disalurkan kepada developer kecil untuk proyek rumah murah. Mayoritas pengembang hunian rumah murah, imbuh Iman, skala bisnisnya terbilang kecil atau menengah.
“Kami biayai perumahan untuk MBR yang biasanya dibangun pengembang kecil, mereka pada umumnya masuk kriteria UKM jadi kami salurkan kredit konstruksi ke mereka. Porsinya sekarang sekitar 13% dari total kredit,” tutur dia.
Belum lama ini, Presiden Joko Widodo mengutarakan keinginannya agar porsi kredit UMKM naik hingga di atas 30% dari total penyaluran kredit perbankan. Kini porsinya baru sekitar 20%. Angka ini dinilai kecil jika dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Saya setuju bahwa kredit yang disalurkan kepada UMKM sekitar 20% dari kredit yang ada ini sangat kecil sekali. Saya masih berpikir harusnya bisa lebih dari 30%," kata Jokowi.
