Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Harda International Tbk. berupaya menjaga rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) tetap berada di bawah 3% pada tahun ini.
Direktur Bank Harda Yohanes Simon mengatakan pada akhir 2018, rasio NPL perseroan berada di level 2,8%. Rasio kinerja tersebut lebih baik dibandingkan posisi pada akhir 2017 yang mencapai 3,18%.
“Posisi NPL akhir tahun lalu 3%, sekitar 2,8%. OJK minta agar rasio tersebut dijaga di bawah 3% dan kami akan lakukan sesuai arahan,” katanya kepada Bisnis, belum lama ini.
Dia menuturkan, perseroan akan berfokus menjaga kualitas aset dengan selektif menyalurkan kredit secara hati-hati. Perseroan juga akan melakukan sistem pencegahan dini untuk semua debitur untuk mendeteksi masalah lebih awal.
Di sisi lain, kehati-hatian menjaga kualitas aset tersebut juga berdampak terhadap target pertumbuhan kredit pada tahun ini. Yohanes mengatakan bahwa perseroan menargetkan pertumbuhan kredit yang tidak terlalu optimistis, mencapai sekitar Rp800 miliar—Rp1 triliun.
Yohanes menjelaskan, strategi itu merupakan antisipasi perseroan terhadap pesta demokrasi yang digelar pada tahun ini. Menurutnya, keriuhan tahun politik akan berdampak terhadap permintaan kredit, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor.
Perseroan, lanjutnya, juga tengah menyiapkan rencana untuk memenuhi ketentuan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 yang berlaku mulai tahun depan. Aturan tersebut mengubah metode penghitungan CKPN sehingga diproyeksikan akan berpengaruh terhadap laba dan modal perseroan.
Dia menjelaskan, pembentukan CKPN akan meningkat sekitar 20%—30% dengan adanya PSAK 71. Untuk mengantisipasi hal itu, perseroan sudah menyusun rencana penambahan modal sehingga dampaknya tidak akan mengganggu capital adequacy ratio (CAR) perseroan.
“Kami ada rencana penambahan modal untuk itu, tapi kalau jumlahnya berapa saya belum tahu pasti. Kami masih menunggu keputusan dari PSP [Pemegang Saham Pengendali],” katanya.
