Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) masih berdiskusi soal kepemilikan saham di layanan keuangan digital, LinkAja. Rencananya porsi kepemilikan akan dibuat rata. Perusahaan yang secara kontribusi belum memiliki valuasi setara akan diminta untuk menambah penyertaan modal.
General Manager IT Solutions & Security System Division PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Muhammad Faisal Jazuli mengatakan bahwa teknis terkait hal itu tengah dibahas.
“Totalnya dibagi rata. Misal pemilik platform dihitung 10, tapi setiap pihak harus menyetor 20, berarti dia harus menyertakan 10 lagi,” katanya di Jakarta, Rabu (27/2/2019).
Faisal menjelaskan bahwa penyertaan modal itu akan digunakan untuk pengembangan LinkAja. Aplikasi T-Cash milik Telkomsel yang telah dikonversi menjadi LinkAja akan melalui proses yang membutuhkan dana tidak sedikit.
Dalam sebuah riset yang diterbitkan Morgan Stanley Telkomsel akan menjadi pengendali dengan kepemilikan 25%. Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing akan memiliki 20% saham LinkAja. Sisanya, BTN 10% dan Pertamina 5%.
Adapun layanan keuangan digital LinkAja merupakan bentukan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) seperti bank pelat merah, PT Pertamina (Persero) dan PT Telekomunikasi Seluler (Persero) atau Telkomsel. Dengan demikian sistem pembayaran berbasis kode QR (quick response) milik masing-masing BUMN akan dilebur menjadi satu.
Baca Juga
Direktur Utama BNI Achmad Baiquni sempat mengatakan bahwa LinkAja akan mengubah peta pertarungan alat pembayaran berbasis kode QR. Seperti diketahui, saat ini PT Karya Anak Bangsa (Gojek) melalui Gopay dan Ovo milik grup Lippo adalah dua pemain utama.
Menurut Achmad LinkAja mempunya keunggulan untuk memaksimalkan basis nasabah dan juga ekosistem perusahaan milik negara. Integrasi pembayaran dengan sejumlah tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari akan lebih mudah untuk dilakukan.
