Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) siap meluncurkan standar nasional kode respons cepat atau QR Code Indonesia Standard (QRIS) sebagai bagian dari transformasi digital dalam sistem pembayaran di Indonesia. BI menargetkan QRIS akan diimplementasikan pada semester II/2019.
Standardisasi dalam pengembangan sistem pembayaran nontunai berbasis QR code tersebut diharapkan menciptakan interkoneksi dan interoperabilitas di antara provider QR code yang ada di Indonesia, sehingga mampu mengakselerasi pengembangan ekosistem keuangan digital.
Gubernur BI Perry Warjiyo berharap pelaku industri perbankan dan teknologi finansial dapat berkolaborasi dalam memanfaatkan teknologi digital setelah adanya standar baku dalam pengembangan QR code tersebut. BI juga berharap standar yang menjadi acuan bersama oleh seluruh provider QR code dapat mengurangi risiko dalam pengembangan layanan sistem pembayaran.
"Kami masih terus mengkomunikasikan ini kepada pihak-pihak terkait," katanya dalam seminar Digital Transformation for Indonesian Economy, Senin (27/5/2019).
Pery memaparkan 5 visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 untuk memastikan arus digitalisasi berkembang dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang kondusif.
Visi ini merupakan respons atas perkembangan digitalisasi yang mengubah lanskap risiko secara signifikan, yaitu meningkatnya ancaman siber, persaingan monopolistik, dan shadow banking yang dapat mengurangi efektivitas pengendalian moneter, stabilitas sistem keuangan dan kelancaran sistem pembayaran.
Baca Juga
Pertama, BI mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan.
Kedua, mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi-keuangan digital melalui open-banking maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan.
Ketiga, BI menjamin interlink antara perusahaan fintech dengan perbankan untuk menghindari risiko shadow banking melalui pengaturan teknologi digital (seperti Application Programming Interface/API), kerja sama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan.
Keempat, BI menjamin keseimbangan antara inovasi dengan perlindungan konsumen, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan Know Your Customer (KYC) & Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT), kewajiban keterbukaan untuk data/informasi/bisnis publik, dan penerapan reg-tech & sup-tech dalam kewajiban pelaporan, regulasi dan pengawasan.
Kelima, BI menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi dan keuangan digital antar negara melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerja sama penyelenggara asing dengan domestik, dengan memperhatikan prinsip resiprokal.
