Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Taspen Jelaskan Penyebab Enggan Lebur ke BP Jamsostek

Peleburan aset Taspen ke dalam BP Jamsostek dinilai menguntungkan pekerja swasta namun merugikan aparatur sipil negara.
Arif Gunawan
Arif Gunawan - Bisnis.com 05 Februari 2020  |  16:40 WIB
Karyawan melayani nasabah di Kantor Cabang PT Taspen, Tangerang, Banten, Senin (8/1). - JIBI/Felix Jody Kinarwan
Karyawan melayani nasabah di Kantor Cabang PT Taspen, Tangerang, Banten, Senin (8/1). - JIBI/Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA - PT Taspen (Persero) mengklaim besaran manfaat pensiun yang dibayarkan pihaknya, lebih besar bila dibandingkan dengan manfaat serupa yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Direktur Utama Taspen Antonius N.S Kosasih menjelaskan selisih manfaat ini dapat dilihat secara sederhana yakni melalui aset dana yang dikelola dibandingkan jumlah peserta aktif.

"Hitungannya menurut kami sangat sederhana, Taspen asetnya Rp263 triliun, memiliki 4,1 juta peserta aparatur sipil negara [ASN] hingga pejabat negara. Yang pensiun itu sekitar 2,3 juta dan kami bayarkan manfaat pensiunnya tiap bulan," kata Antonius dalam sidang Mahkamah Konstitusi, Rabu (5/2/2020).

Taspen merupakan asuransi wajib yang mengelola manfaat hari tua, kecelakaan kerja dan kematian dengan peserta dari aparatur sipil negara. Sementara BPJS Ketenagakerjaan atau sekarang dikenal dengan BP Jamsostek memberikan manfaat yang sama namun peserta berasal dari para pegawai swasta maupun pengusaha perorangan.

Kedua lembaga ini ditambah Asabri dalam peta jalan yang disusun akan dileburkan paling lambat pada 2029. Peleburan ini menjadi amanat dari Undang-undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.  

Sementara, Antonius  menyebutkan berdasarkan data yang diungkapkan nilai aset BP Jamsostek baru sekitar Rp412 triliun. Aset ini dihimpun dari 16 juta pekerja.

Dari kondisi tersebut, menurut Antonius nilai manfaat yang didapatkan dari Taspen dan BPJS Ketenagakerjaan jelas berbeda, karena angka pembilang dan pembagi antara dua variabel jauh berbeda.

Selain itu ada pula potensi penurunan manfaat pensiun karena konsep BPJS adalah gotong royong, sedangkan di Taspen saat ini sedang bersiap menjalankan program reformasi pensiun yang akan segera ditetapkan pemerintah.

"Kalau Taspen di reformasi [melalui peraturan pemerintah tentang reformasi ASN]. Manfaat bagi ASN dan pejabat negara, kalau dikalikan dua saja, dari sekarang Rp263 triliun akan menjadi Rp520 triliun untuk 4,1 juta peserta. Nah kalau ini [aset Taspen] ditambahkan ke pekerja swasta jelas lebih banyak swasta [yang mengalami kenaikan manfaat], sehingga timbul kekhawatiran [manfaat bagi ASN berkurang]," ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

taspen ASN
Editor : Anggara Pernando
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top