Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pemerintah Siapkan Perpres Pengganti, Iuran BPJS Kesehatan Segera Turun

Pemerintah sedang menyusun Peraturan Presiden untuk menurunkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN sesuai putusan Mahkamah Agung.
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com 02 April 2020  |  11:14 WIB
Masyarakat melakukan proses administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (10/2/2020). Bisnis - Paulus Tandi Bone
Masyarakat melakukan proses administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (10/2/2020). Bisnis - Paulus Tandi Bone

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah sedang menyusun Peraturan Presiden untuk menurunkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN sesuai putusan Mahkamah Agung.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf menjelaskan bahwa pihaknya bersama pemerintah siap menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) untuk membatalkan kenaikan iuran peserta Pekerja Bukan Penerimah Upah (PBPU) atau peserta mandiri.

"BPJS Kesehatan telah mempelajari dan siap menjalankan putusan MA tersebut. Saat ini pemerintah dan kementerian terkait dalam proses menindaklanjuti putusan MA tersebut dan sedang disusun Peraturan Presiden [Perpres] pengganti," ujar Iqbal pada Kamis (2/4/2020).

Dia menjelaskan bahwa putusan MA terkait pembatalan kenaikan iuran itu sudah disampaikan secara terbuka melalui situs resmi MA pada Selasa (31/3/2020). Oleh karena itu BPJS Kesehatan dan pemerintah dapat melakukan tindak lanjut atas putusan tersebut.

Iqbal pun menjelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 8, pemerintah memiliki waktu untuk memenuhi putusan tersebut maksimal 90 har setelah putusan tersebut dikirimkan kepada pihak bersangkutan.

"Jika tidak terdapat aturan baru dalam kurun waktu tersebut [90] hari, maka Perpres 75/2019 Pasal 34 dianggap tidak memiliki kekuatan hukum atau dibatalkan. Intinya dalam waktu 90 hari ke depan setelah salinan keputusan diumumkan resmi, BPJS Kesehatan menunggu terbitnya Perpres pengganti," ujar dia.

Iqbal pun menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan telah bersurat kepada Kementerian Sekretaris Negara untuk menetapkan langkah-langkah yang dapat dilakukan selanjutnya untuk mengeksekusi putusan tersebut.

BPJS Kesehatan juga menghimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir karena selisih kelebihan pembayaran iuran peserta segmen mandiri akan dikembalikan setelah terdapat aturan baru atau disesuaikan dengan arahan dari pemerintah.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

BPJS Kesehatan
Editor : Rahayuningsih
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

Foto loadmore

BisnisRegional

To top