Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hadapi Wabah Corona, Sri Mulyani Berencana Gunakan Semua Dana Abadi Negara

Hal ini dilakukan untuk membiayai defisit anggaran yang diperkirakan mencapai 5,07 persen PDB atau sekira Rp853 triliun. Di sisi lain, pengamat menyarankan pemerintah untuk menunda proyek infrastruktur.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 di Jakarta, Rabu (19/2/2020). Menkeu mengatakan pemerintah akan mewaspadai ancaman pelemahan ekonomi gara-gara wabah corona di China demi mengejar target asumsi dasar ekonomi makro di APBN 2020. FOTO ANTARA/Puspa Perwitasar
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 di Jakarta, Rabu (19/2/2020). Menkeu mengatakan pemerintah akan mewaspadai ancaman pelemahan ekonomi gara-gara wabah corona di China demi mengejar target asumsi dasar ekonomi makro di APBN 2020. FOTO ANTARA/Puspa Perwitasar

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menggunakan dana abadi pemerintah dalam menghadapi pandemi virus Corona (Covid-19). Dana abadi ini akan digunakan untuk membiayai defisit anggaran yang diperkirakan mencapai 5,07 persen PDB atau sekira Rp853 triliun.

“Kami akan pertimbangkan menggunakan seluruh dana abadi pemerintah,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat virtual bersama Komisi Keuangan DPR di Jakarta, Senin (6/4/2020).

Selain dana abadi, pemerintah juga bersiap untuk mengandalkan dana Badan Layanan Umum (BLU) dan Sisa Anggaran Lebih (SAL). Untuk menutupi defisit, kata dia, pembiayaan akan meningkat sekitar Rp545 triliun, terdiri dari pembiayaan utang Rp 654 triliun atau pembiayaan non-utang Rp 108,9 triliun.

Meski demikian, Sri Mulyani memastikan pembiayaan non-utang ini termasuk pada dua aspek. Pertama, pembiayaan dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp150 triliun dan tambahan pembiayaan pendidikan Rp18,6 triliun. “Untuk memenuhi alokasi anggaran pendidikan 20 persen,” kata dia.

Sementarai itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto justru mendesak pemerintah menunda proyek infrastruktur, termasuk pemindahanan Ibu Kota Negara (IKN). Menurut dia, belanja modal infrastruktur harus direalokasi untuk stimulus penanganan virus Corona, dari pada mengambil anggaran dana abadi pendidikan.

"Proyek infrastruktur dan pemindahan Ibu Kota Baru harus ditunda, itu narasi pertama. (Pemerintah) jangan ambil anggaran untuk sumber daya manusia, termasuk dana abadi pendidikan," kata Eko kepada Bisnis.

Sementara itu, anggota Komisi Keuangan dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie, meminta Sri Mulyani untuk membuat aturan main dalam semua kebijakan pembiayaan defisit ini. Salah satunya, Dolfie meminta pemerintah untuk menetapkan besaran pembiayaan dari dana abadi ini. “Nilai maksimumnya berapa?” kata dia.

Selain itu, Dolfie juga mengusulkan agar Sri Mulyani bisa mengajukan restrukturisasi atas utang pemerintah yang jatuh tempo pada tahun ini. Cara itu, kata dia, bisa digunakan untuk meringankan beban defisit anggaran tersebut. “Apakah restrukturisasi Rp100 triliun, atau Rp150 triliun,” kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Andya Dhyaksa
Sumber : Tempo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper