Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mendorong industri perbankan perlu mencari peluang-peluang baru untuk dapat menjadi katalisator ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Hanya saja, upaya tersebut dinilai akan membahayakan bank.
Ketua Umum Perbanas Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pendapatan bunga bersih alias net interest income (NII) perbankan akan terdampak karena adanya penundaan pembayaran pokok dan bunga oleh debitur. Hal ini akan mempengaruhi profitabilitas dan rentabilitas perbankan yang turun signifikan. Meskipun, dampak tersebut tidak lantas akan menggerus likuditas dan kapital perbankan yang dianggap masih sehat hingga saat ini oleh OJK.
Menurutnya, agar tidak terdampak begitu buruk, perbankan pun harus mulai mencari peluang lewat dua langkah. Pertama, perbankan harus membuat demand kredit. Saat ini perbankan sudah mulai agresif menyalurkan kredit lewat platform digital. Kedua, perbankan harus bertumpu pada pendapatan berbasis biaya dan komisi atau fee based income (FBI).
Dengan adanya digitalisasi, lanjutnya, perbankan bisa memanfaatkan transaksi ritel maupun wholesale lewat trade finance maupun cash management untuk mendapatkan FBI. Apalagi, hampir seluruh bank saat ini mulai melakukan migrasi ke digital.
"Hampir seluruh bank migrasi dari cabang ke digital sehingga bisa terakselerasi signifikan, kita lihat perilaku nasabah, WFH ini mereka butuh platform digital dan secara sukerala pindah ke digital, karena bikin efisiensi dan memberi offering baru," katanya dalam webinar di Jakarta, Kamis (13/8/2020) malam.
Senada, Direktur Eksekutif Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Anung Herlianto juga menilai digitalisasi perbankan sudah mengalami akselerasi di tengah kondisi pandemi. Nasabah pun tidak lagi perlu datang ke kantor cabang akibat adanya layanan digital.
Di satu sisi, insetif yang didapat UMKM dari pemrintah juga akan menjadi peluang bagi perbankan untuk mendorong demand baru. Setidaknya, ada sejumlah faktor yang memang mempengaruhi pertumbuhan kredit yakni demand, risk appetite bank, dan komposisi likuditas.
Adanya pandemi memang membuat likuiditas bank terhambat karena adanya penundaan pembayaran pokok dan bunga. Namun, kondisi tersebut dinilai akan segera mendapatkan titik terang. "Nanti akan ada jalan tengah dan harmoni di sana, kita berharap untuk industri saat ini," katanya.
Sebaliknya, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai pemerintah sangat terburu-buru untuk melakukan pemulihan dengan memaksa perbankan untuk mengambil peran dalam melakukan percepatan recovery. Padahal, di tengah kondisi pandemi, yang harus dilakukan perbankan adalah bertahan. Upaya untuk mendorong penyaluran kredit di tengah pandemi akan berisiko bagi perbankan.
Menurutnya, kebijakan restrukturisasi merupakan bentuk upaya untuk bertahan di tengah pandemi. Pasalnya, jika tanpa restrukturisasi, akan terjadi lonjakan rasio kredit bermasalah yang akan membahayakan stabilitas sistem keuangan.
Piter menilai, di tengah upaya menjaga rasio kredit bermasalah dengan melakukan restrukturisasi seharusnya tidak dibarengi dengan mendesak perbankan mendorong pertumbuhan kredit.
"Kuncinya kan ada di wabah, wabah selesai persoalan kita selai, menurut saya kita tidak perlu memaksa agar perbankan memainkan peran dalam katalisator pertumbuhan di tengah kondisi sekarang, yang kita harus lakukan adalah meningkatkan daya tahan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
