Bisnis.com, MATARAM – Penyaluran kredit di Provisi Nusa Tenggara Barat mengalami anomali dibandingkan dengan daerah lain. Saat penyaluran kredit nasional tertekan karena pandemic Covid-19, kinerja intermediasi di kawasan ini malah melesat.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan per September 2020, penyaluran kredit di NTB tumbuh 21,22 persen secara year-on-year (yoy). Padahal pada periode yang sama, penyaluran kredit nasional menyusut 0,12 persen (yoy).
Tingginya penyaluran kredit di NTB berasal dari kontribusi kredit konsumsi dengan porsi sebesar 43%, kredit ke sektor pertambangan dan penggalian sebesar 23%, dan kredit ke sektor perdagangan besar dan eceran 22%.
Pada saat yang sama, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) berada naik 1,35 persen (yoy). Adapun, derasnya penyaluran kredit ini berbeda dengan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang tumbuh 7,91 persen (yoy). Secara nasional DPK tumbuh 12,88 persen.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan bahwa ada sektor usaha yang selama ini belum tergarap maksimal sehingga bisa menjadi subtitusi dalam penyaluran kredit perbankan.
Dia mencontohkan daerah NTB ini memiliki prospek yang belum tergarap maksimal seperti perikanan dan peternakan. Menurutnya, apabila digarap maksimal akan membuat ekosistem baru yang bisa memacu pertumbuhan ekonomi baru.
Baca Juga
“NTB ini tidak hanya pariwisata saja. Perikanan tangkap ini kalau dibuat ekosistem akan memacu pertumbuhan ekonomi, dan menyerap penyaluran kredit,” ujarnya dalam peresmian Kantor OJK NTB di Kota Mataram, Senin (9/11/2020).
Oleh sebab itu, dirinya turun ke daerah untuk memacu penyaluran kredit di daerah. Sebelumnya Wimboh telah menyambangi Nusa Tenggara Timur dan Bali dengan bertemu gubernur dan bankir guna berdiskusi mendorong penetrasi kredit karena terdampak Covid-19.
Pada saat di NTB, Wimboh sekaligus meresmikan kantor perwakilan OJK. “Semoga kantor OJK ini memberikan manfaat lebih besar lagi untuk masyarakat NTB. Kantor ini harus menjadi pusat sinergi OJK, Pemda, industri jasa keuangan dan masyarakat untuk bersama membangun NTB,” katanya.
Dalam peresmian Kantor OJK NTB itu dihadiri Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Anggota Komisi XI DPR RI Wartiah, Dirut PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan sejumlah bankir di daerah.
Wimboh menambahkan peran Kantor OJK di daerah juga harus menjadi pusat literasi dan inklusi keuangan sehingga masyarakat bisa semakin mudah mendapatkan akses keuangan yang murah dan menguntungkan serta melindungi masyarakat dari berbagai produk investasi dan keuangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat.
Menurutnya, Bank Wakaf Mikro (BWM) bisa menjadi contoh upaya meningkatkan pembiayaan bagi usaha mikro yang sangat mudah dan murah serta bisa dikembangkan di berbagai daerah termasuk NTB yang baru memiliki satu BWM.
Berdasarkan data, lembaga jasa keuangan yang beroperasi di NTB antara lain 31 bank umum, 32 BPR, 33 perusahaan asuransi (termasuk BPJS), 32 perusahaan pembiayaan, 3 modal ventura, 2 dana pensiun, 2 usaha pergadaian, 2 perusahaan penjaminan, 5 sekuritas 5 dan 3 bank wakaf mikro.
