Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara mengenai kinerja anggota Himpunan Bank milik Negara (Himbara) di masa pandemi.
Pendapatan bank Himbara diketahui mengalami penurunan belakangan ini. Dia juga menanggapi pemberitaan yang membandingkan pendapatan bank pelat merah lebih kecil dibandingkan dengan bank swasta terbesar di Indonesia, yaitu PT Bank Central Asia Tbk.
"Kemarin ada berita income BCA lebih tinggi dibanding bank Himbara. Memang tidak lain karena bank Himbara hari ini punya komitmen luar biasa untuk melakukan restrukturisasi kredit UMKM dan nasabahnya," ujar Erick, seperti dilansir Tempo, Minggu (22/11/2020).
Erick melanjutkan pernyataan tersebut bukan untuk membeda-bedakan bank swasta dan bank Himbara. Namun, menurutnya ketika dibandingkan tidak apple to apple, sehingga harus dijelaskan.
Lebih jauh, Erick menyatakan sejak awal penanganan krisis, BUMN melalui bank Himbara ditugaskan melakukan restrukturisasi kredit UMKM dan nasabahnya. Hingga kini hampir Rp473 triliun sudah direstrukturisasi oleh bank pelat merah.
Akibat restrukturisasi kredit yang nilainya besar itu pula, pendapatan bank Himbara turun hingga 40 persen. "Karena restrukturisasi UMKM dan korporasi sesuai arahan pemerintah itu, profit dan income terpengaruh," tuturnya.
Meski begitu, kata Erick, kalangan perbankan tidak mengeluh. Pasalnya, hal ini bagian penugasan negara dan BUMN harus jadi ujung tombak pembangunan.
Tak hanya itu, BUMN juga berperan untuk membantu permodalan lewat perluasan jaminan dan insentif subsidi bunga serta bantuan presiden usaha mikro (BPUM). Perluasan jaminan kredit dilakukan oleh Askrindo dan Jamkrindo.
Sementara insentif subsidi bunga dilakukan dengan meringankan beban kredit kepada pengusaha mikro ritel melalui UMi dan Mekaar.
Adapun BPUM yang sudah disalurkan BRI mencapai 833 ribu pelaku usaha, Pegadaian 1,1 juta pelaku usaha, dan PNM ke 4 juta pelaku usaha. Secara total, BPUM yang sudah disalurkan Rp 21,97 triliun ke 91,6 pelaku usaha.
Setelah pandemi Covid-19 berlalu, dipastikan akan muncul krisis baru sehingga daripada mengubah kelembagaan, penguatan menjadi hal terpenting yang harus dilakukan.
