Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu mengajukan penempatan uang negara sebesar Rp500 miliar kepada pemerintah untuk berpartisiapasi dalam program pemulihan ekonomi nasional. Namun, menurut informasi, hanya Rp200 miliar yang akan ditempatkan di bank tersebut.
Adapun, Bank Bengkulu menjadi satu dari 11 BPD yang mengajukan penempatan uang negara dengan nilai total Rp5,1 triliun. Hanya saja, sisa alokasi penempatan dana untuk cluster UMKM saat ini tinggal Rp2,49 triliun yang sedang di-review atas pengajuan dari 11 BPD tersebut.
Direktur Pemasaran Bank Bengkulu Ikhwanul Okti mengaku memang ada kemungkinan hanya Rp200 miliar yang akan dilakukan penempatan uang negara dari dana pengajuan Rp500 miliar. Hanya saja, mengenai kepastian penempatan tersebut pihaknya masih menunggu aturan selanjutnya yang akan diturunkan pemerintah dan perjanjian kerja sama (PKS) dengan pemerintah pusat.
"Mudah-mudahan minggu pertama Desember PKS bisa dilakukan," katanya kepada Bisnis, Rabu (25/11/2020) malam.
Baca Juga
Selanjutnya, jika penempatan uang negara (PUN) tersebut telah diterima, Bank Bengkulu berencana untuk menyalurkan dana tersebut ke sektor produktif yang tidak terlalu terdampak pandemi Covid-19. Selain itu, bank juga akan menyalurkan ke sektor konsumtif yang risikonya terukur sesuai dengan risk appetite bank.
Dari PUN yang kemungkinan senilai Rp200 miliar tersebut, Bank Bengkulu akan menyalurkan kredit dengan leverage dua kali atau sekitar Rp400 miliar untuk menumbuhkan ekonomi daerah. "Yang penting kita bisa berbuat sesuatu untuk masyarakat Bengkulu walau kecil," sebutnya.
Menurutnya, dengan demand kredit yang saat ini rendah dan suku bunga acuan Bank Indonesia yang kembali turun, likuditas perbankan memang akan cenderung idle. Bank Bengkulu pun pada 2021 nanti memproyeksi rencana bisnis bank (RBB) berupa penyaluran kredit yang mampu tumbuh di kisaran 10% sampai dengan 15%. "Dana PUN jelas tersalur, kan anggaran pertumbuhan kredit 2021 sekitar Rp800 miliar," katanya.
