Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan menyayangkan tingkat belanja pemerintah daerah yang masih rendah sehingga dana mengendap di perbankan ratusan triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan asli daerah turun selama tahun lalu. Namun, pemerintah daerah masih memiliki transfer ke daerah serta dana desa yang cukup besar. Hal itu seharusnya masih mampu menjaga tingkat belanja pemerintah daerah.
Menurut Sri Mulyani, total pendapatan pemerintah daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja masih cukup baik, yakni hanya turun 5 persen. Hal itu terutama didukung oleh percepatan transfer ke daerah dan dana desa. Hingga November 2020 dana pemerintah daerah yang menganggur di perbankan mencapai Rp218,8 triliun.
“Ini angka yang sangat besar. Ini menunjukkan pemerintah daerah masih belum bisa belanja terutama untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi," katanya dalam konferensi pers Kemenkeu, Rabu (5/1/2020).
Dia memaparkan, pemerintah daerah memiliki alokasi belanja kesehatan mencapai Rp23 triliun, tetapi hanya mampu membelanjakan 59 persen dari alokasi atau Rp13,6 triliun.
Belanja untuk jaring pengaman sosial pun mencapai Rp22,1 triliun, sedangkan yang tereksekusi hanya Rp14,7 triliun.
Bantuan untuk UMKM dan dukungan ekonomi dianggarkan pemerintah daerah senilai Rp6,74 triliun, dan hanya terealisasi Rp2,9 triliun
