Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan rencana pembentukan holding BUMN untuk pemberdayaan usaha ultra mikro (UMi) dan UMKM yang melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tidak akan berdampak negatif ke bisnis tiga perusahaan itu.
Saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Senin (8/2/2021), Sri Mulyani berkata holding BUMN untuk UMi akan mempertahankan keunggulan perusahaan terlibat yakni BRI, PNM, dan Pegadaian. Kanibalisasi perusahaan dia jamin tidak akan terjadi dalam integrasi tersebut.
“Ketika kami sampaikan ke Kementerian BUMN yang menyampaikan usulan holding, kami meyakinkan dengan memberikan beberapa rambu-rambu. Nanti akan dilakukan monitoring atau ikatan kontrak kinerja dengan manajemen yang baru, agar mereka betul-betul bisa merealisasi klaim yang disampaikan pada saat pembahasannya, yaitu ini adalah sinergi dari tiga bisnis model yang saling melengkapi, bukan saling kanibal atau saling me-merge,” ujar Sri Mulyani.
Dia memastikan eksistensi PNM dan Pegadaian akan terjaga dan bisnis kedua perusahaan ini tak akan sepenuhnya dicaplok BRI. Sri Mulyani berkata keberadaan holding justru memperkuat bisnis masing-masing perusahaan, terlebih karena adanya kekuatan eksisting BRI sebagai bank dengan jaringan luas dan kemampuan besar dalam mengumpulkan dana murah.
Menurut Sri Mulyani, integrasi BUMN untuk UMi dan UMKM nanti akan menerapkan model co-existence. Sinergi dan simbiosis mutualisme antar ketiga perusahaan akan dikawal dengan pembentukan Key Performance Indicators (KPI) yang ketat.
“Jadi, itu sinergi atau mutualisme tidak kemudian saling mengambilalih. Bentuk ko-eksistensi ini akan kami wujudkan dalam bentuk KPI, di mana tadi ada dari sisi manajemen maupun dari Kementerian BUMN menjanjikan bahwa model kerja mereka justru akan semakin diperkuat. Nanti KPI yang ada kuantifikasinya akan kami translate dan karena kami belum lihat detail framing-nya, timing-nya kapan, ini nanti yang akan kami kejar dalam pemberian approval holding tersebut,” tuturnya.
Berdasarkan perhitungan Kemenkeu, pasca holding BUMN untuk UMi terbentuk maka jumlah aset BRI akan bertambah sebesar 1,5 persen. Kemudian, kemampuan ketiga perusahaan juga akan lebih besar untuk menjangkau hingga 29 juta pelaku usaha UMi dan UMKM yang selama ini belum terlayani lembaga keuangan formal (unbankable).
“Holdingnya BRI sendiri asetnya hanya bertambah 1,5 persen, namun ekspansi yang kemungkinan bisa dari 15 juta ke 29 juta [pelaku UMi dan UMKM] dan memberikan akses yang lebih banyak kepada UMKM, ini yang akan dijadikan fokus bagi kita untuk memberikan dukungan tersebut. Kami sudah konsultasi juga dengan OJK dan mereka sampaikan mereka dukung langkah tersebut,” ujarnya.
Terkait rencana holding BUMN untuk UMi dan UMKM ini, Raker Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan menyimpulkan bahwa rencana rights issue BRI yang ditindaklanjuti dengan proses pembentukan holding ultra mikro telah dikonsultasikan Menteri Keuangan kepada Komisi XI DPR RI.
“Selanjutnya Menteri Keuangan agar menyampaikan dokumen terkait pembentukan holding ultra mikro dan KPI yang meliputi a.l peningkatan profitabilitas, efisiensi bisnis, sinergitas BUMN, penurunan cost of fund, penciptaan lapangan pekerjaan, kemudahan layanan akses keuangan, target capaian kinerja keuangan holding dan anak perusahaan dan dalam menjaga iklim usaha yang kondusif untuk dikonsultasikan dengan Komisi XI DPR RI,” demikian bunyi kesimpulan raker tersebut.
Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto menyebut salah satu manfaat integrasi ini adalah terciptanya efisiensi bagi Pegadaian.
“Beberapa hal yang kami lakukan dengan sinergi, PKS, MoU, tidak bisa membuat ikatan yang sangat kuat. Contohnya, bagaimana Pegadaian yang mau mengembangkan 2.000 outlet berapa biayanya? Kalau dengan BRI kami bisa hemat per outlet Rp200 juta, kalau 2.000 outlet berarti [hemat] Rp400 miliar per tahun. Belum nanti kami punya penaksir-penaksir yang ditempatkan di kantor BRI, maka pelayanan kami terhadap masyarakat di remote area khususnya akan tambah banyak,” ujar Kuswiyoto.
Senada, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menyebut integrasi BUMN untuk UMi dan UMKM dapat meningkatkan nilai tambah bagi nasabah perusahaan yang terlibat.
Arief memastikan integrasi usaha ini tidak akan berdampak pada PHK dan penutupan kantor PNM di daerah. Dia juga menyebut integrasi ini bisa menurunkan biaya pembiayaan yang disalurkan PNM kepada tiap pelaku usaha UMi.
