Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyatakan bahwa jajaran direksi baru akan fokus meningkatkan kualitas layanan dan menjaga keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional atau JKN.
Hal tersebut disampaikan oleh Ali usai jajaran direksi BPJS Kesehatan dilantik Presiden Joko Widodo pada Senin (22/2/2021) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pelantikan itu menyusul terbitnya Keputusan Preisden (Keppres) 37/P 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Kesehatan Masa Jabatan Tahun 2021–2026.
Ali menilai bahwa jajaran direksi lama telah berhasil meningkatkan akses masyarakat terhadap BPJS Kesehatan, terlihat dari tingkat utilisasi yang naik cukup signifikan. Namun, sejumlah pekerjaan rumah tetap menanti jajaran direksi baru dan harus segera diselesaikan.
Menurutnya, fokus utama jajaran direksi di bawah nakhodanya adalah peningkatan kualitas layanan JKN dengan inovasi teknologi dan sistem informasi. Salah satu permasalah krusial adalah antrean peserta JKN yang lama, sehingga mengganggu pelayanan kesehatan.
"Keseluruhan customer journey akan kami tingkatkan dengan inovasi teknologi, interface sistem informasi, sehingga antrean [peserta] tidak lagi enam jam dan bisa lebih cepat," ujar Ali dalam keterangan pers usai pelantikan, Senin (22/2/2021).
Isu lainnya yang menjadi perhatian Ali adalah aspek kepesertaan. Dia berharap terdapat rasa kepemilikan dan keterlibatan dari semua pihak terhadap JKN, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi tekait, pemerhati jaminan sosial, hingga perguruan tinggi.
Baca Juga
Lalu, jajaran direksi baru BPJS Kesehatan pun memiliki target untuk menjaga keberlangsungan sistem jaminan sosial dengan dana yang cukup. Seperti diketahui, BPJS Kesehatan terus menghadapi persoalan defisit akut yang akhirnya menemui titik terang pada penghujung 2020.
"Kemarin sudah disampaikan ada surplus sekitar Rp18 triliun, tetapi juga pada saat yang sama sebetulnya dari sisi laporan net asset kita masih defisit sekitar Rp7 triliun, oleh karena itu akan kami tingkatkan kelolaan yang lebih baik," ujar Ali.
