Proteksi UMKM Wajib Jadi Bagian Pemberdayaan UMKM

Proteksi UMKM bertujuan meringankan dan mempercepat pemulihan usaha ketika terjadi hal yang tidak diinginkan.
Foto: Dok. BRI Insurance
Foto: Dok. BRI Insurance

Bisnis.com, JAKARTA – Proteksi risiko bisnis UMKM harus menjadi bagian dari program pemberdayaan UMKM. Proteksi bertujuan meringankan dan mempercepat pemulihan usaha ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti kebakaran hingga bencana alam.

Fankar Umran, CEO BRI Insurance, mengatakan bahwa selama ini pemberdayaan UMKM memberi penekanan pada sisi pembiayaan, sementara proteksi tidak begitu dipikirkan. Padahal, ketika UMKM terpapar risiko, maka sangat sulit untuk mendapatkan pendanaan atau menjadi unbankable.

“Kalau terpapar [risiko] maka sulit dibiayai, turunlah [bantuan] pemerintah. Ada Rp80 triliun kemarin, dana pemerintah untuk kebencanaan, termasuk pemulihan UMKM. Kalau itu diasuransikan, pemerintah tidak perlu turun tangan sebesar itu,” katanya dalam seminar daring ‘Penguatan UMKM Menuju Ketahanan Ekonomi Nasional’ di Jakarta, (9/3/2021).

Fankar menuturkan, di Indonesia lebih banyak membahas mengenai single risk event dan tidak memberikan tempat yang layak kepada catastrophic event seperti kejadian bencana. Akibatnya, ketika terjadi bencana banyak pelaku UMKM yang sulit untuk kembali bangkit dengan cepat.

Untuk itu, katanya, menjaminkan risiko catastrophic event sangat penting dibandingkan dengan pilihan mengelola risiko lain.

Mentransfer risiko, tegasnya, sangat penting karena pelaku usaha membayar premi kecil untuk mendapatkan jaminan yang besar, sekaligus mempercepat pemulihan dan menghindari rentenir.

“Kalau lihat profil masyarakat yang terjebak rentenir itu kadang menjamin rumahnya. Padahal bunga sangat besar. Pilihannya ialah UMKM harus dilindungi dari sisi kegagalan risiko karena faktor eksternal,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebutkan, UMKM memiliki peran sangat penting dalam perekonomian nasional. Untuk itu, pemerintah terus berupaya untuk mengembangkan usaha para pelaku UMKM.

“Kita tahu bersama peran penting UMKM ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, karena jumlah unit usaha yang besar dan membuka lapangan kerja, sehingga Presiden dan pemerintah mendukung penuh pengembangan UMKM,” katanya.

Perry menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan 4 program untuk mengembangkan UMKM. Pertama, memberikan kewirausahaan kepada pelaku UMKM melalui bantuan teknis mulai dari produksi, pembukuan keuangan, hingga pemasaran.

Kedua, membantu akses keuangan. Ketiga, mendorong UMUM untuk menggunakan layanan digital atau digitalisasi. Keempat, memperluas pemasaran UMKM.

Perry menyebutkan, instruksi Presiden sangat jelas melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, terdapat program berwisata di Indonesia saja, sehingga mendorong pemasaran produk UMKM.

Butuh Modal

Pamitra Wineka, Presiden Direktur TaniHub Group, mengatakan bahwa persoalan yang sering dikeluhkan UMKM di lapangan ialah kebutuhan modal usaha, kendala pemasaran, dan infrastruktur pendukung. Menggunakan produk UMKM lokal menjadi salah satu sarana pemasaran yang penting. 

Di TaniHub, kata Pamitra, terdapat dua hal besar yang dilakukan yakni digitalisasi untuk membuka akses pasar dan menyalurkan pendanaan melalui kerja sama dengan mitra lembaga keuangan.

Dia menjelaskan, TaniHub berusaha menjembatani produksi petani dengan pasar sekaligus menyediakan database transaksi petani. Dengan catatan transaksi yang baik, petani selanjutnya didorong untuk menjadi nasabah perbankan. 

“Selama Covid-19 transaksi digital di TaniHub meningkat 640%, selain itu penyaluran dana juga naik tinggi karena permintaan yang tinggi juga. Ini juga sejalan dengan peningkatan pendapatan petani hingga 25%,” tambahnya. 

Dari sisi perbankan, BRI menjadi salah satu perbankan yang fokus untuk meningkatkan kewirausahaan UMKM. Supari, Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., mengatakan bahwa pihaknya terkena dampak dari pandemi Covid-19 karena sekitar 82% portofolionya ialah sektor UMKM.

“Pada bulan kedua mereka sudah tidak punya tabungan lagi, modal kerja sudah dipakai untuk biaya hidup. Sekarang sudah 1 tahun pandemi, BRI terus membantu untuk meningkatkan daya saing mereka,” katanya.

Supari menyebutkan, tantangan UMKM Indonesia antara lain sekitar 90% masih pada level tradisional, serta rasio wirausahawan yang hanya 3,46%, atau lebih kecil dibandingkan dengan Singapura yang sekitar 7%.

Menurutnya, kontribusi sektor UMKM untuk ekspor juga masih kecil, yakni hanya 14,37% atau lebih rendah dari Vietnam yang sebesar 17%, Thailand 27,4%, ataupun Filipina sebanyak 13,2%.

BRI juga aktif berkontribusi lebih dalam percepatan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Perseroan, katanya, sangat aktif menyalurkan sejumlah program pemulihan ekonomi yang digulirkan pemerintah, seperti restrukturisasi, KUR dan lainnya.

“UMKM memang sangat rentan. Ada yang bisa bertahan, ada yang menemukan titik efisiensi baru sehingga bisa bangkit, ada juga kelompok yang justru tumbuh,” paparnya.

Gagaring Pagalung, Guru Besar Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Hasanuddin, mengatakan bahwa terdapat empat cara intervensi untuk penguatan UMKM. Keempat pola intervensi itu ialah menutup kebutuhan keuangan; mengatasi aliran kas; membantu keuangan untuk kebutuhan mendadak; dan menyediakan dana bersifat jangka panjang.

Untuk penguatan UMKM, katanya, penguatan dapat menggunakan metode pohon, di mana penguatan struktural menjadi akar, penguatan lembaga sekitar seperti BUMDes, lembaga keuangan mikro menjadi batang, dan daunnya berupa bantuan modal dan sarana prasarana.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

# Hot Topic

Rekomendasi Kami

Foto

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper