Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Rasio Kredit Bermasalah Diprediksi Bisa Tembus 2 Digit, Ekonom Desak Aturan Preventif

Otoritas harus membuat kebijakan susulan pascarestrukturisasi kredit. Pasalnya, risiko kredit (loan at risk/LaR) perbankan yang telah mencapai level 23 persen.
Maria Elena
Maria Elena - Bisnis.com 30 Maret 2021  |  17:59 WIB
Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas Aviliani menjadi salah satu pembicara dalam Forum Diskusi Finansial Stabilitas Sektor Finansial dan Perppu Reformasi Keuangan, Selasa (1/9 - 2020)/ Bisnis
Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas Aviliani menjadi salah satu pembicara dalam Forum Diskusi Finansial Stabilitas Sektor Finansial dan Perppu Reformasi Keuangan, Selasa (1/9 - 2020)/ Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA - Rasio kredit bermasalah (nonperforming loan) industri perbankan dinilai berpotensi meningkat hingga mencapai level dua digit sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan hal ini tercermin dari risiko kredit (loan at risk/LaR) perbankan yang telah mencapai level 23 persen.

Dia menilai otoritas harus membuat kebijakan susulan pascarestrukturisasi kredit. Oleh karena itu, industri perbankan membutuhkan reformasi yang cepat melalui Omnibus Law sektor keuangan.

“Perbankan ke depan PR-nya pasca 2022, kalau kita lihat butuh reformasi cepat karena harus ada kebijakan susulan yang haru dilakukan. Karena kalau tidak, LaR sudah 23 persen, jika tidak ada kebijakan susulan, NPL bisa dua digit,” katanya dalam webinar, Selasa (30/3/2021).

Menurutnya, kenaikan rasio NPL yang berpotensi naik hingga dua digit jika tidak dimitigasi juga akan berdampak pada proses pemulihan ekonomi.

“Ekonomi yang harusnya sudah membaik bisa menurun karena rating kita sudah menurun, karena dianggap perbankan di Indonesia menjadi berisiko justru pascarestrukturisasi. Jadi memang peraturan yang satu harus diikuti peraturan berikutnya,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Otoritas Jasa Keuangan memperpanjang masa pemberian relaksasi restrukturisasi kredit, dari yang awalnya Maret 2021 menjadi Maret 2022.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK No. 11/2020. Perpanjangan masa restrukturisasi diberikan guna stabilitas sektor keuangan tetap terjaga di tengah pandemi Covid-19.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

perbankan OJK kredit bermasalah npl
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top