Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan dinilai harus mempertimbangkan aspek likuiditas dan potensi imbal hasil dari rencana penempatan investasi di sovereign wealth fund atau SWF. Kebijakan itu harus dilakukan dengan hati-hati karena menyangkut dana sekitar Rp25 triliun milik jutaan pekerja.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa terdapat beberapa pertimbangan sebelum BPJS Ketenagakerjaan memperbesar porsi investasi langsung. Seperti diketahui, rencana penanaman dana di SWF termasuk penempatan investasi langsung.
Pertama, menurut Bhima, BPJS Ketenagakerjaan harus menimbang faktor likuiditas karena investasi langsung cenderung memberikan keuntungan dan pengembalian modal jangka panjang. Hal tersebut karena pembayaran kewajiban kepada peserta harus selalu terpenuhi.
Penempatan investasi langsung di proyek pembangunan infrastruktur misalnya, dapat memerlukan waktu 20 hingga 40 tahun hingga modal kembali. Oleh karena itu, Bhima menekankan agar BPJS Ketenagakerjaan melakukan kebijakan investasi dengan hati-hati.
"Sementara soal likuiditas ini penting untuk menjaga pembayaran klaim peserta BPJS. Apalagi, dalam situasi force majeur, misalnya PHK massal saat krisis maka likuiditas penting," ujar Bhima kepada Bisnis, Senin (26/5/2021)
Kedua, BPJS Ketenagakerjaan harus melakukan pertimbangan ekstra terhadap faktor risiko penempatan investasi langsung. Badan tersebut harus melihat dengan cermat proyek apa yang akan dibiayai, lalu bagaimana perhitungan rinci terkait imbal hasil proyek yang dikelola SWF.
Baca Juga
"Jika return of investment-nya relatif lebih rendah dari surat berharga ya harus di evaluasi ulang," ujar Bhima.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo menjelaskan bahwa hingga Maret 2021 baru terdapat sekitar Rp392,6 miliar investasi penempatan langsung, atau mencakup 0,08 persen dari total investasi BP Jamsostek senilai Rp490,7 triliun. Jumlah itu menurutnya dapat ditingkatkan melalui investasi di SWF.
"Kami sadar kapabilitas kami saat ini untuk investasi langsung itu belum advance, sehingga sambil kami meningkatkan kapabilitas, kami akan berkolaborasi investasi dengan SWF. Karena kami yakin SWF akan mengurasi proyek-proyek potensial, Kementerian BUMN juga pasti akan memberikan proyek potensial dan itu yang akan kami masuk bersama SWF," ujar Anggoro, Senin (10/5/2021).
Dia menjelaskan bahwa BP Jamsostek masih memiliki ruang untuk meningkatkan komposisi investasi di instrumen penyertaan langsung. Hal tersebut merujuk kepada Peraturan Pemerintah (PP) 55/2015 tentang Perubahan Atas PP 99/2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Pasal 29 beleid tersebut menyatakan bahwa investasi berupa penyertaan langsung maksimal 5 persen dari jumlah Investasi. Artinya, terdapat sekitar Rp24,53 triliun dana BP Jamsostek yang dapat ditempatkan di penyertaan langsung, salah satunya melalui SWF.
Selain itu, pasal 29 PP 55/2015 pun mengatur penempatan dana di setiap pihak tidak melebihi 1 persen dari jumlah Investasi. Artinya, BP Jamsostek dapat menempatkan dana maksimal Rp4,9 triliun di satu pihak.
"Ini adalah cara kami, salah satunya untuk mendistribusikan dana kami ke durasi yang lebih panjang, dengan yield yang lebih optimal dan aman. Mungkin belum terlihat di [komposisi investasi] yang sekarang, tapi ke depan kami sudah dalam pipeline dengan SWF," ujar Anggoro.
