Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid mengganggap penyertaan modal negara pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dianggap paling benar.
Hal ini disebabkan, suntikan modal pemerintah tidak digunakan untuk belanja, melainkan untuk penguatan struktur permodalan dan penjagaan porsi kepemilikan pemerintah di atas 60%. "Setelah mendapat penjelasan, kami justru merasa konsep PMN paling benar. Fungsinya untuk peningkatan rasio kecukupan modal guna mendukung fungsi intermediasi nasional bisa meningkat," katanya dalam RDP Komisi VI, Rabu (14/7/2021).
Adapun, Kementerian BUMN mengusulkan penyertaan modal negara untuk Bank BNI dan Bank BTN. Dari total PMN 2022 yang mencapai Rp72,45 triliun Bank BNI akan menerima Rp7 triliun dan Bank BTN Rp2 triliun. Tujuan PMN ini adalah untuk penguatan permodalan dengan peningkatan capital tier 1 dan Capital Adequacy Ratio (CAR).
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan BNI saat ini mengalami tekanan yang cukup dalam. Bahkan, CAR tier 1 berada di kisaran 16%. Pertumbuhan aset dan pinjaman BNI tidak didukung dengan percetakan laba yang begitu memadai. "Oleh karena itu, sesuai dengan status BNI sebagai bank sistemik OJK juga menekankan penguatan tier 1 BNI," katanya.
Lagi pula, Kartika menyampaikan BNI sedang dalam proses transformasi restrukturisasi. Diharapkan, dalam 1 tahun hingga 2 tahun ke depan permasalahan non performing loan (NPL) dapat selesai, sehingga pada 2022 sudah mulai dapat melakukan pertumbuhan optimal.
"Jangka pendek, BNI akan meningkatkan tier 2 capital dengan perpetual bond, kami ajukan rights issue total size Rp11,7 triliun dengan Rp7 triliun porsi pemerintah. Kepemilikan pemerintah diharapkan tetap 55% hingga 57%," sebutnya.
Baca Juga
Selanjutnya, Kartika pun mengakui tier 1 capital BTN adalah paling rendah di antara bank-bank milik pemerintah lainnya. Sejak beberapa tahun, BTN lebih mengandalkan capital tier 2 dengan penerbitan bond.
Dia mengakui usulan awal adalah rights issue dengan dengan total penghimpunan Rp5 triliun dan PNM di kisaran Rp3 triliun. Namun, pihaknya mempertimbangkan opsi rights issue Rp5 triliun dengan PMN Rp2 triliun maupun opsi lainnya, yakni rights issue di Rp3,3 triliun dengan PMN tetap di kisaran Rp2 triliun.
"Itu untuk mempertahankan porsi kepemilikan pemerintah dan juga untuk menjaga keikutsertaan pemilikan saham minoritas," sebutnya.
Dia melanjutkan BTN masuk dalam PMN prioritas. Pemerintah ingin perseroan tetap aktif melaksanakan program FLPP pemerintah untuk mendukung program sejuta rumah. "Ini juga krusial lagi nanti di masa pemulihan ekonomi pasca-pandemi," imbuhnya.
