Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap agar Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk ke depannya dapat mendanai pembangunan sektor-sektor produktif.
Hal tersebut disampaikannya pada International Conference The Future of Islamic Capital Market: Opportunities, Challenges and Way Forward yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) secara virtual, Kamis (15/7/2021).
“Ke depan saya berharap bahwa sukuk merupakan salah satu sumber pendanaan bagi sektor-sektor produktif yang bisa menjembatani secara efektif permintaan terhadap dana investasi yang berjangka panjang, dan penawaran di sisi investor yang berbasis muslim sangat besar dan growing middle class,” kata Sri dalam sambutannya sebagai Sekretaris KNEKS.
Dia menjelaskan penerbitan SBSN berbasis proyek juga memberikan alternatif pendanaan yang bisa memberikan kepastian. Di sisi lain, Sri mengatakan melalui inovasi dan teknologi khususnya di bidang digital, sukuk dapat memberikan nilai lebih di pasar modal syariah.
“Saya berharap melalui teknologi digital, perluasan dari basis investor bisa dilakukan secara lebih cepat. Anak-anak muda kita mereka lebih mudah untuk memahami literasi dan penggunaan teknologi. Inilah kesempatan yang luar biasa,” imbuhnya.
Sementara itu, Sri menilai sukuk turut mampu memberikan peranan yang lebih penting di dalam pembiayaan berbasis proyek skala mikro. “Masyarakat juga ikut merasakan kepemilikannya terhadap proyek-proyek penting, karena mereka merasa ikut mendanai,” ungkap Sri.
Baca Juga
Menurutnya, situasi yang dinilai inklusif tersebut merupakan situasi yang ingin diciptakan melalui instrumen keuangan seperti sukuk atau jenis lainnya. Sementara itu, di sisi investor, Sri berharap investor di pasar modal syariah semakin meningkat, baik dari kelompok institusional maupun pribadi.
Meskipun kepemilikan sukuk masih didominasi oleh perbankan, Sri mencatat kepemilikan oleh investor pribadi terus meningkat. Hal tersebut terlihat dari kepemilikan investor pribadi atas sukuk per Juni 2021 meningkat dari awalnya sebesar Rp22,27 triliun menjadi Rp46,48 triliun pada Juni 2021.
