Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Polemik Iuran BPJS Kesehatan, Dirut Ali Ghufron: Tidak Ada Kenaikan Hingga 2024

Iuran BPJS Kesehatan yang berlaku saat ini untuk peserta mandiri yakni Rp42.000 per orang per bulan bagi kelas III., kelas II sebesar Rp100.000 per orang per bulan dan kelas I sebesar Rp150.000 per orang per bulan.
Denis Riantiza Meilanova
Denis Riantiza Meilanova - Bisnis.com 25 Mei 2022  |  13:38 WIB
Layar menampilkan Direktur Utama BPJS Kesehatan yang saat itu menjabat Ketua Konsorsium Riset & Inovasi Covid-19 Kemenristek/BRIN Ali Gufron Mukti (kanan) dan Wakil Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Rahayuningsih (kiri) memberikan pemaparan dalam acara Bisnis Indonesia Business Challenges 2021 di Jakarta, Selasa (26/1/2021). Bisnis - Himawan L Nugraha
Layar menampilkan Direktur Utama BPJS Kesehatan yang saat itu menjabat Ketua Konsorsium Riset & Inovasi Covid-19 Kemenristek/BRIN Ali Gufron Mukti (kanan) dan Wakil Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Rahayuningsih (kiri) memberikan pemaparan dalam acara Bisnis Indonesia Business Challenges 2021 di Jakarta, Selasa (26/1/2021). Bisnis - Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyampaikan tidak akan ada kenaikan iuran hingga 2024 mendatang.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyebut bahwa tidak ada rencana menaikkan tarif iuran peserta selama 2 tahun ke depan.

"Kami menghindari kenaikan tarif. Paling tidak sampai 2024. Kami upayakan tidak ada," ujar Ghufron dalam acara B-Talk yang disiarkan Kompas TV, Selasa (24/5/2022) malam.

Ia pun membantah mengenai isu yang beredar bahwa iuran BPJS Kesehatan akan dipatok sebagai iuran tunggal sebesar Rp75.000 terkait rencana penerapan kelas rawat inap standar (KRIS). Menurutnya, bila besaran iuran peserta dipatok demikian, hal itu justru melanggar substansi dasar konsep asuransi kesehatan sosial dan akan membebani APBN.

"Kami dengar Rp75.000 single iuran, itu menyalahi konsep dasar asuransi kesehatan sosial karena prinsipnya gotong royong antara yang kaya dan miskin. Kalau miskin Rp75.000 artinya naik dua kali lipat, yang kaya Rp75.000 terlalu ringan. Belum lagi PBI [penerima bantuan iuran], APBN akan terbebani dua kali lipat," jelasnya.

Ghufron menuturkan, konsep KRIS rencananya baru akan dilakukan uji coba pada tahun ini. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak perlu gaduh terkait rencana penerapan KRIS.

"Ditunggu saja. Kalau sudah uji coba, sudah selesai, semuanya sudah jelas, berapa iurannya, dan sebagainya itu baru," katanya. "Karena masih belum jelas. RDP [rapat dengar pendapat] dua kali di DPR sampaikan kesimpulan bahwa DJSN, Kementerian Kesehatan, asosiasi fasilitas kesehatan untuk secara kontinu bersepakat mengenai definisi, kriteria, dan buat roadmap yang rinci."

Adapun, iuran BPJS Kesehatan yang berlaku saat ini untuk peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta peserta bukan pekerja (BP) adalah sebesar Rp42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III. Namun, pemerintah memberikan bantuan iuran sebesar Rp7.000 per orang, sehingga iuran peserta kelas III, yaitu sebesar Rp35.000.

Sedangkan besaran iuran peserta PBPU dan BP kelas II sebesar Rp100.000 per orang per bulan dan kelas I sebesar Rp150.000 per orang per bulan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sjsn jaminan kesehatan BPJS Kesehatan
Editor : Anggara Pernando

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top