Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) berkomitmen untuk terus menyediakan solusi perbankan dan pendampingan bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar naik kelas melalui kemudahan pendaftaran izin berusaha.
Untuk itu, BNI menjalin kerja dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam upaya mempercepat pendaftaran izin berusaha. Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo dalam memfasilitasi UMKM agar naik kelas melalui kemudahan berusaha, di mana pemerintah mendorong kemudahan pendaftaran izin berusaha melalui Online Single Submission (OSS).
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi Achmad Idrus menyampaikan institusi perbankan adalah variabel penting atau salah satu stakeholder dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
Dia mencatat bahwa sebanyak 98 persen nomor induk berusaha (NIB) yang diterbitkan lewat OSS diperoleh kelompok usaha kecil menengah. Artinya, hal ini mematahkan anggapan pengurusan izin usaha adalah sebuah hal yang rumit dan memakan waktu.
"Kerja sama ini akan semakin membantu pelaku UMKM. Selama ini, proses mendapatkan legalitas itu memang rumit, sehingga banyak yang pada ujungnya tidak memiliki registrasi untuk menjadi usaha yang formal," kata Idrus dalam keterangan tertulis, Selasa (20/9/2022).
Sementara itu, Direktur Institutional Banking BNI Sis Apik Wijayanto menjelaskan NIB adalah persyaratan awal bagi pelaku usaha untuk mendapatkan surat-surat penting lainnya, seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), tanda Angka Pengenal Impor (API), dan akses kepabeanan bagi pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor/impor.
"Dengan lebih banyak pelaku UMKM yang ber-NIB, kami berharap usaha mikro dapat lebih cepat naik kelas karena legalitas itu kini menjadi dasar untuk pengajuan kredit usaha ke perbankan," jelas Sis.
Selain itu, NIB juga menjadi basis bagi pelaku UMKM untuk bergabung ke dalam ekosistem BUMN ataupun perusahaan swasta yang lebih besar. Selanjutnya, pelaku usaha mikro juga bisa terintegrasi dengan program-program pemberdayaan hingga program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Usaha mikro ini susah naik kelas karena tidak ada perizinan, tidak ada legalitas, sehingga mereka sulit mencari pinjaman dari lembaga keuangan, sulit masuk dalam ekosistem BUMN atau swasta yang lebih besar,” ungkapnya.
Di samping itu, emiten bersandi saham BBNI itu juga memiliki program bernama BNI Xpora bagi UMKM untuk mendapatkan dukungan berupa peningkatan kapasitas dan kualitas produksi, edukasi penyusunan laporan keuangan, serta dukungan akses pemasaran produk ke luar negeri melalui business matchmaking dengan buyer di pasar global.
Selain itu, BNI Xpora juga didukung dengan fitur-fitur digital untuk mempermudah UMKM dalam memanfaatkan layanan terintegrasi BNI.
"Kami akan terus mendorong UMKM binaannya dapat memanfaatkan pasar global melalui pemanfaatan jaringan kantor cabang BNI di dalam dan luar negeri. Dengan begitu, UMKM diharapkan mampu menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi nasional bangsa," tutupnya.