Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rembuk Menkeu Sri Mulyani dengan OJK, BI dan LPS di KKSK, Ini Tugas bagi Bank Indonesia

Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menegaskan BI akan memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi nasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kiri) didampingi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kanan), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar (kiri), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan keterangan saat Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (1/8/2022). Bisnis/Arief Hermawan P
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kiri) didampingi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kanan), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar (kiri), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan keterangan saat Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (1/8/2022). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) akan terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi sepanjang 2023. Penegasan itu disampaikan setelah melakukan rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan dalam wadah paparan hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) hari ini, Selasa (31/1/2023).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan bahwa kebijakan moneter akan tetap berfokus untuk menjaga stabilitas di tengah ancaman perlambatan ekonomi global. Sementara itu, kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta program ekonomi-keuangan inklusif dan hijau diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Sejalan dengan arah bauran kebijakan tersebut, BI memperkuat kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas melalui penguatan kebijakan suku bunga, stabilisasi nilai tukar rupiah, dan memperkuat kecukupan cadangan devisa," ujarnya dalam konferensi pers.

Perry menyampaikan bank sentral sejak Agustus 2022 telah menaikan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate (B17DRR) secara terukur guna memastikan penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi. 

Menurutnya, kenaikan suku bunga acuan sebesar 225 bps menjadi 5,75 persen pada Januari 2023 memadai untuk memastikan inflasi inti dan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap berada dalam kisaran 3 persen plus minus 1 persen pada semester I/2023.

"Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah untuk mengendalikan infasi barang impor diperkuat dengan operasi moneter valas, termasuk implementasi instrumen berupa Term Deposit valas dari Devisa Hasil Ekspor sesuai mekanisme pasar," ujarnya. 

Perry juga menegaskan BI akan terus memperkuat kebijakan makroprudensial secara akomodatif, inklusif, dan berkelanjutan dengan menyempurnakan ketentuan insentif melalui pengurangan Giro Wajib Minimum (GWM).

Langkah tersebut, lanjutnya, untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan khususnya pada sektor prioritas yang belum pulih, kredit UMKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta kredit hijau. Seluruhnya ditempuh untuk mendukung pemulihan perekonomian.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dionisio Damara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper