Bisnis.com, KOTA TERNATE – Sebagai negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Salah satu upaya yang saat ini terus digenjot pemerintah adalah lewat pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) merata di seluruh wilayah Tanah Air.
Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin menilai KDEKS menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui penguatan ekonomi syariah dan menciptakan tata kelola lingkungan ekonomi yang lebih kondusif. Hari ini, Rabu (10/5/2023), Wapres menjadi saksi pengukuhan KDEKS di Provinsi Maluku Utara.
“KDEKS akan memperkuat implementasi ekonomi syariah di Provinsi Maluku Utara dalam menciptakan tata kelola dan lingkungan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” ujarnya di Kota Ternate, Rabu sore (10/05/2023).
Menurut Wapres, KDEKS Provinsi Maluku Utara akan mengambil peran penting dalam mengembangkan komoditas unggulan atau potensi pada pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Baca Juga
“KDEKS Maluku Utara dapat menjadi motor penggerak dan dirijen dalam mengkaji, menggali, dan mewujudkan berbagai potensi pada masing-masing fokus pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah ini, utamanya dengan mengutamakan komoditas unggulan Maluku Utara, seperti cengkeh, pala, dan kopra,” tuturnya.
Lebih jauh, Wapres menyebutkan Maluku Utara memiliki keindahan alam yang menjadi potensi bagi pengembangan sektor industri pariwisata yang ramah muslim, sehingga produktivitas masyarakat dapat terbangun.
“Saya harap dapat dikembangkan pendekatan ekosistem yang terpadu, mencakup penyediaan layanan ramah muslim, pengembangan industri, dan penyediaan SDM yang profesional,” jelas Wapres.
Pada kesempatan yang sama, Wapres juga memberikan apresiasi atas terbentuknya KDEKS di Provinsi Maluku Utara, khususnya kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan percepatan pembangunan di Maluku Utara.
“Ini adalah bentuk komitmen pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk menjadikan ekonomi dan keuangan syariah dapat turut berperan dalam mendukung percepatan pembangunan di wilayah Maluku Utara,” terang Wapres.
Menutup sambutannya, Wapres menaruh harapan besar kepada KDEKS Maluku Utara agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada masyarakat, khususnya dalam menyusun langkah strategis dan menjalankan program kerja melalui koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
“Termasuk bagaimana agenda program ekonomi dan keuangan syariah dapat dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD],” pungkas Wapres.
