Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia dan bank sentral sejumlah anggota Asean lainnya telah menjalin kerja sama untuk membuang dolar AS dan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara dalam bertransaksi. Kerja sama tersebut dikenal dengan istilah local currency transaction (LCT).
Untuk mendukung akselerasi penggunaan mata uang lokal, pemerintah Indonesia dan sejumlah lembaga pun telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nasional LCT, pada Selasa lalu, 5 September 2023, di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 Asean.
“Bank Indonesia meyakini Satgas Nasional LCT akan menjadi wadah koordinasi yang semakin memperkuat sinergi kebijakan antar kementerian/lembaga [K/L] dalam upaya meningkatkan penggunaan mata uang lokal pada transaksi bilateral Indonesia dengan negara mitra utama,” kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dikutip Kamis (7/9/2023).
Pembentukan Satgas Nasional LCT merupakan kolaborasi dari sebanyak 10 K/L termasuk BI. K/L lainnya yang terlibat diantaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.
Baca Juga
Daftar Anggota Asean yang "Buang" Dolar AS
Di tingkat Asean, kerja sama LCT antara Indonesia sudah terimplementasi dengan Malaysia dan Thailand. Selain kedua negara tersebut, Indonesia dan Singapura juga telah sepakat untuk membangun kerangka implementasi kerja sama LCT.
Pemerintah mencatat, nilai transaksi dan jumlah pelaku LCT terus tumbuh positif. Pada Januari hingga April 2023, transaksi LCT Indonesia dengan negara mitra, yaitu Malaysia, Thailand, China, dan Jepang, tercatat mencapai US$2,1 miliar.
Pada 2022, transaksi LCT tercatat mencapai US$4,1 miliar atau 5 kali lebih besar dibandingkan dengan total transaksi pada 2020 sebesar US$797 juta.
Jumlah pelaku LCT juga tercatat meningkat signifikan dari 101 nasabah pada 2018 menjadi sebanyak 2.064 nasabah per April 2023.
Perry mengatakan, penggunaan mata uang lokal yang akan terus didorong ke depan diharapkan akan mengurangi kerentanan terhadap volatilitas eksternal dan memperdalam pasar keuangan.
Selain itu, BI mengungkapkan bahwa Vietnam dan Brunei akan mulai mengurangi ketergantuang dolar AS dengan menggunakan local currency transaction (LCT) bersama Indonesia.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono menyampaikan kerja sama tersebut sesuai dengan Memorandum of Understanding (MOU) kerja sama Regional Payment Connectivity (RPC), termasuk di dalamnya LCT, fast payment, hingga QRIS, yang diteken pada Presidensi Indonesia G20 lalu.
Adapun, dalam waktu dekat Vietnam akan mulai MoU tersebut, di mulai dengan penerapan LCT.
“Kami mendorong Vietnam untuk ikut, akhir Agustus ini Vietnam akan join LCT, namun belum QRIS,” ujarnya dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Kamis (24/8/2023).
Sistem Pembayaran Regional
Negara Asean-5 memperluas kerja sama konektivitas pembayaran regional (regional payment connectivity/RPC) dengan Vietnam. Untuk diketahui, RPC sebelumnya telah disepakati oleh lima negara anggota Asean, diantaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa kerja sama RPC bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kerja sama konektivitas pembayaran guna mendukung pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif.
Pada Jumat (25/8/2023), State Bank of Vietnam menandatangani halaman Tambahan MoU RPC untuk menandai secara simbolis partisipasinya dalam inisiatif RPC.
“Sekarang kita perluas RPC dengan Vietnam. Vietnam sudah siap bergabung dengan Asean 5. Ke depan segera juga dengan Brunei Darussalam yang akan bergabung dalam inisiatif RPC,” katanya dalam acara penandatanganan MoU RPC.
Perry mengatakan inisiatif RPC ini akan terus didorong untuk bisa diadopsi oleh negara anggota Asean lainnya.
Di luar Asean, inisiatif RPC juga akan didorong untuk diperluas ke negara-negara tetangga di luar Asean, seperti China, India, Jepang, dan Korea Selatan.
Perry menjelaskan perluasan RPC tersebut bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi pasca pandemi di seluruh Asean, termasuk promosi pariwisata dan industri jasa lainnya.
Perluasan ini, menurutnya, juga akan menguntungkan semua anggota penandatangan di bidang usaha kecil dan menengah.
"Inisiatif RPC menjadi langkah penting dalam mempromosikan kegiatan ekonomi lainnya serta ekosistem keuangan yang lebih inklusif di kawasan," jelasnya.
