Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap bahwa rendahnya literasi dan inklusi masih menjadi tantangan keuangan syariah saat ini.
Berdasarkan data OJK, indeksi literasi keuangan syariah mencapai 9,14 persen dan inklusi 12 persen. Angka tersebut masih sangat rendah apabila dibandingkan literasi nasional yang mencapai 49,6 persen dan inklusi 85,1 persen.
Kepala Eksekutif Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan bahwa peningkatan pemahanan masyarakat akan keuangan syariah menjadi pekerjaan rumah tersendiri.
“Kami melakukan sosiaslisasi literasi untuk menumbuhkan pemahaman literasi dulu kemudian inklusi,” kata Kiki saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2023).
Untuk meningkatkan inklusi, Kiki menambahkan bahwa variasi produk diperlukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu, penggunaan istilah yang sulit juga menurutnya harus dihindari. Dengan lebih sederhana, sosialisasi ke mayarakat pun lebih mudah tersampaikan.
Selain itu, produknya juga harus menarik dan kompetitif sehingga dapat bersaing dengan konvensional.
Baca Juga
Di sisi lain Direktur Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mohammad Ismail Riyadi mengatakan literasi keuangan syariah ditargetkan naik sampai 50 persen pada 2024. Pihaknya yakni target tersebut dicapai dengan dukungan berbagai pihak.
“Meskipun cukup sulit mengingat sekarang masih 9,14 persen,” katanya.
Ismail menambahkan bahwa potensi keuangan syariah masih sangat tinggi mengingat Indonesia mayoritas beragama Islam. Indonesia juga menempati posisi ketujuh untuk total aset keuangan syariah di dunia berdasarkan laporan IFDR 2022. Adapun asetnya mencapai US$ 139 miliar, di mana posisi pertama ditempati Iran dengan US$1235 miliar.
Disusul oleh Saudi Arabia US$896 miliar, Malaysia US$650 miliar, United Arab Emirates (UAE) US$252 miliar, Qatar US$186 miliar, dan Kuwait US$ 153 miliar. Sementara Bahrain, Turki, dan Bangladesh berada di bawah Indonesia. Dengan rincian Bahrain US$106 miliar, Turki US$61 miliar, dan Bangladesh US$58 miliar.
