Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengerek target laba BUMN, dari Rp49,1 triliun menjadi Rp81,53 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Angka tersebut naik 166% dari target awal.
Target dividen jumbo tahun anggaran tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 75/2023 Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 130/2022 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023.
Melihat kinerja APBN Kita hingga September 2023, realisasi sumbangan setoran dividen BUMN perbankan dan nonperbankan telah mencapai 144% dari target awal.
Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo menyampaikan bahwa dividen untuk perbankan berkaitan dengan performa dari perusahaan.
Baca Juga
“Kalau melihat tren ini optimis tercapai karena tinggal menaikan sedikit lagi. Dengan pembiayaan yang masih tumbuh even di tengah kenaikan biaya dana, ini positif masih bisa tercapai,” ujarnya, Selasa (14/11/2023).
Menurutnya saat ini menjadi tugas perbankan dan nonperbankan BUMN untuk mengelola margin agar tetap produktif.
Terlebih, Banjar semakin optimistis kinerja BUMN tersebut dapat tercapai dengan menuturkan bahwa proporsi pendapatan berbasis fee terus meningkat.
Adapun, sumbangan dividen BUMN tersebut masuk dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari kekayaan negara yang dipisahkan (KND).
Secara umum, realisasi PNBP per September 2023 telah tercatat senilai Rp451,5 triliun. Angka tersebut telah mencapai target awal APBN 2023 yang sejumlah Rp441,39 triliun.
Untuk keseluruhan dalam revisi termutakhir ini, Jokowi menempatkan angka Rp515,8 triliun sebagai target akhir 2023. Artinya, setidaknya butuh Rp64,3 triliun untuk mencapai target tersebut.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata revisi Perpres merupakan tindak lanjut hasil rapat kerja dengan badan anggara (Banggar) DPR mengenai Laporan Semester 1/2023 yang dilakukan pada Juli 2023.
“Revisi dilakukan sebagai langkah strategis pengelolaan APBN yang lebih pruden dengan mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan,” ujarnya, Selasa (14/11/2023).
Isa menjelaskan, melalui beleid tersebut dilakukan penambahan pemanfaatan SAL (saldo anggaran lebih) sebesar Rp156,9 triliun yang digunakan untuk mengurangi pembiayaan utang.
Hal tersebut dilakukan melalui penerbitan SBN sebesar Rp100,9 triliun dan penambahan belanja Rp56 triliun untuk pembayaran kurang bayar dana bagi hasil atau DBH, subsidi pupuk, dan kompensasi energi.
Dari Redaksi
Paragraf awal berita ini mengalami perubahan dengan pembagian target dividen antara perbankan dan non perbankan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
