Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi digital seperti QRIS telah melaju kencang. Namun, terdapat sejumlah ancaman serangan siber seperti malware hingga phishing bagi teknologi keuangan.
Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Agung Bayu Purwoko mengatakan perkembangan dinamika di sistem pembayaran Indonesia telah berlangsung cepat didorong digitalisasi. Kondisi ini memunculkan teknologi-teknologi baru yang kemudian diadopsi.
Transaksi digital pun bertumbuh pesat. Tercatat, pada Oktober 2023, nilai transaksi digital banking mencapai Rp5.118,89 triliun atau tumbuh sebesar 15,57% secara tahunan (year on year/yoy). Nilai transaksi uang elektronik juga meningkat 17,67% yoy sehingga mencapai Rp41,71 triliun.
Nominal transaksi QRIS tercatat tumbuh 186,08% yoy dan mencapai Rp24,97 triliun, dengan jumlah pengguna 43,44 juta dan jumlah merchant 29,63 juta yang sebagian besar merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, di tengah pesatnya digitalisasi muncul ancaman.
"Investasi besar di digitalisasi itu membuat otoritas harus mampu seimbang. Upaya mendorong inovasi dan mitigasi risiko. Kita happy perkembangan digitalisasi cepat, namun masuk ke fase berikutnya, yakni trust," katanya dalam acara Talkshow Industry Financial F5 bertajuk 'Menavigasi Keamanan Sistem Pembayaran Nasional Di Era Digital' pada Rabu (6/12/2023).
Menurutnya di tengah pesatnya digitalisasi itu serangan siber bermunculan. "Tentang risiko, beragam modus kejahatan transaksi online harus menjadi perhatian. Ancaman siber semakin cepat, modus operandinya beragam, ada social engineering, modus penipuan, dan kita rentan akan manipulasi yang canggih," kata.
Baca Juga
Terdapat beragam pola kejahatan yang terjadi di sistem pembayaran Indonesia. Misalnya malware atau software yang mengontrol device dan mencuri data seperti trojan, ransomware, serta spyware. Kemudian terdapat phishing yang memancing pengguna agar diperoleh data-data rahasia untuk transaksi.
Ada juga serangan ATM yang dijalankan untuk mencuri data atau mengambil uang nasabah seperti skimmer dan card traping. Lalu ada mobile attack atau kejahatan pada mobile device untuk mencuri data. Selain itu, card attack kejahatan pada kartu seperti carding.
"Para pelaku kejahatan pakai taktik menipu. Mereka manipulasi individu untuk dapatkan data-data sensitif. Email phishing, panggilan telpon palsu, dan pelaku memanfaatkan kepercayaan kita," tutur Agung.
Adapun, BI memiliki sejumlah antisipasi dalam menghadapi ancaman tersebut. Dari sisi regulasi, BI misalnya memiliki Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Bank sental juga memperkuat literasi.
"Ini penting guna membentuk budaya dan awareness digital safety," kata Agung. Adapun, yang terpenting menurutnya adalah kolaborasi di industri sistem pembayaran antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat.
Director of Solution Engineering F5 ASEAN Andre Iswanto mengatakan selain serangan siber, yang menjadi tantangan lain di era digitalisasi adalah complexity. Ia mencontohkan kasus salah satu bank besar di Singapura yakni DBS mengalami eror layanan keuangannya. Padahal, masyarakat Singapura sangat mengandalkan layanan digital dalam bertransaksi.
Menurutnya yang menjadi dasar masalah dari eror-nya layanan itu adalah complexity. "Bahwa sekarang sistem teknologi jadi kompleks. Banyak teknologi berbeda arsitektur, jadi ada human error, bug, dan sistem pembayaran yang rentan. Ini jadi pembelajaran apakah e-payment sistem di Indonesia siap, apakah realible siap hadapi cashless society," tutur Andre.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
