Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kala Jokowi Sindir Perbankan hingga Regulator soal Rendahnya Penyaluran Kredit UMKM

Presiden Joko Widodo mengungkap kegelisahan terhadap porsi pembiayaan UMKM Tanah Air yang masih kecil. Presiden berharap terobosan kredit tanpa agunan.
Presiden Joko Widodo (kelima kiri) didampingi (dari kiri) Dirut Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso, Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Seskab Pramono Anung, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Mendag Zulkifli Hasan dan Menkop UKM Teten Masduki membuka secara simbolis pameran UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (7/12/2023).
Presiden Joko Widodo (kelima kiri) didampingi (dari kiri) Dirut Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso, Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Seskab Pramono Anung, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Mendag Zulkifli Hasan dan Menkop UKM Teten Masduki membuka secara simbolis pameran UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta semua penyaluran pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bisa dilakukan tanpa agunan. Bahkan, dirinya mendorong Kementerian BUMN, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa keuangan (OJK) agar bisa merealisasikannya. Dorongan presiden ini karena tidak semua UMKM memiliki aset agunan dan kolateral.

"Sehingga, prospek itu harus dilihat, jangan hanya agunannya saja, tapi juga prospeknya. Kalau prospek bagus, mestinya diberikan kredit," tuturnya dalam pembukaan Brilianpreneur, Kamis (7/12/2023).

Apabila dibandingkan secara kawasan, memang porsi UMKM Tanah Air sangatlah kecil, dibanding negara lain seperti  di China mencapai 65%. Lalu, Jepang 65% dan India 50%.

Sementara jika dilihat dari kredit yang disalurkan oleh Himbara, tercatat, per September 2023 menyalurkan Rp1.600 triliun, di mana porsi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mencapai 83%.

Lebih lanjut, Jokowi menuturkan bahwa di pihak regulator perlu adanya perbaikan. Di mana, tidak semua UMKM memiliki aset agunan dan kolatoral. 

"Sehingga, prospek itu harus dilihat, jangan hanya agunan nya saja tapi juga prospeknya," tuturnya. Tak hanya itu, kata Jokowi, mengingatkan UMKM untuk harus melihat permintaan, tren hingga selera pasar, agar produk yang ditawarkan terus up to date dan memenuhi pasar yang ada. 

Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir juga menyebut ekosistem yang luas sangatlah penting.

"Tinggal bagaimana kita duduk dengan menteri keuangan OJK, BI, agar akses permodalan ini tetap terjaga. Selain pendanaan, kami juga terus menungkatkan akses dan pendampingan," ucapnya. 

Erick juga menuturkan, saat ini dalam mendorong UMKM, melalui Padi UMKM guna melakukan penyerapan produk UMKM dan pengadaan barang UMKM. Dirinya menyampaikan total transaksi dari platform tersebut mencapai Rp37,2 triliun per Oktober 2023.

Baginya penting untuk mempertemukan antara pembeli dan penjual luar negeri secara langsung "Karena selain untuk mendorong online trading, kami juga melaksanakan pameran," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Arlina Laras
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper