Bisnis.com, JAKARTA — Gelembung kredit macet melalui skema transaksi beli sekarang bayar nanti atau Buy Now Pay Later (BNPL) masih disumbang dari kalangan usia muda dalam rentang usia 20—30 tahun.
PT Pefindo Biro Kredit (IdScore) mengungkap bahwa rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) untuk produk BNPL berada di level 5,31% per November 2023. Namun, angka ini membaik 0,35% dibandingkan bulan sebelumnya.
Direktur Utama Pefindo Biro Kredit Yohanes Arts Abimanyu mengatakan sebaran group usia yang masuk kredit macet (kolektibilitas atau Kol 3+4+5) tertinggi ada pada sebaran usia di atas 20–30 tahun sebesar 39,2%. Kemudian diikuti oleh usia di atas 30–40 tahun sebesar 35,84%.
Perlu diketahui, mengutip dari Sikapi Uangmu OJK pada Selasa (16/1/2024), Kol 3 artinya kredit tidak lancar yang memiliki tunggakan selama 3–4 bulan. Kol 4 adalah kredit diragukan atau kredit tidak lancar yang telah jatuh tempo tapi belum juga diselesaikan lebih dari 5-6 bulan. Sedangkan Kol 5 adalah kredit macet yang tertunggak lebih dari 6 bulan.
“Sebaran tiga provinsi tertinggi yang masuk ke DPD90+ [kredit macet] adalah Jawa Barat sebesar Rp325,7 miliar, DKI Jakarta sebesar Rp258 miliar, dan Jawa Timur sebesar Rp121,6 miliar,” kata Yohanes kepada Bisnis, Selasa (16/1/2024).
Yohanes menyampaikan bahwa per November 2023, nilai pinjaman kredit BNPL mencapai Rp28,22 triliun. Angkanya meningkat 16,99% secara tahunan (year-on-year/yoy) atau meningkat 25,98% secara bulanan (month-to-month/mtm).
Baca Juga
Di sisi lain, total akun kredit yang dibukukan pada periode yang sama sebesar 37.642.662 akun. Posisinya meningkat 1,53% yoy atau meningkat 4,93% mtm. Dari sana, Yohanes menjelaskan bahwa pengguna BNPL pada usia di atas 20–30 tahun memberikan kontribusi lebih tinggi sebesar 45,16% dari seluruh portofolio BNPL. Kemudian, disusul pengguna di rentang usia di atas 30–40 tahun dan di atas 40–50 tahun.
Adapun jika dilihat berdasarkan sebaran provinsi, Yohanes mengungkap bahwa Provinsi Jawa Barat berkontribusi 24,93% kemudian diikuti oleh DKI Jakarta 14,5% dan Jawa Timur 10,2%.
