Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat aset perbankan nasional pada Juli 2024 mencapai Rp12.012,4 triliun atau tumbuh 8,91% dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) dengan nilai Rp11.030,03 triliun.
Mengutip Statistik Perbankan Indonesia OJK terbaru pada Selasa (24/9/2024), hingga bulan ketujuh tahun ini, kelompok bank swasta nasional masih menguasai aset perbankan RI dengan nilai Rp5.394,45 triliun atau 44,91% dari total aset industri. Jumlah tersebut meningkat 7,38% yoy dari capaian nilai Rp5.023,72 pada periode sama tahun sebelumnya.
Kelompok bank pelat merah alias bank persero menyusul di posisi kedua dengan aset sebesar Rp5.054,01 triliun atau setara dengan 42,07% dari keseluruhan aset industri pada periode yang sama. Secara laju pertumbuhan, nominal tersebut juga naik 10,70% yoy dari level Rp4.565,39 triliun atau lebih tinggi ketimbang pertumbuhan bank swasta nasional.
Lebih lanjut, kelompok bank pembangunan daerah (BPD) menempati posisi berikutnya dengan aset senilai Rp982,64 triliun alias 8,18% dari total aset industri perbankan nasional. Angka itu terkerek naik 5,35% yoy dari jumlah aset periode sama tahun sebelumnya senilai Rp932,76 triliun.
Sementara itu, kantor cabang bank luar negeri (KCBLN) alias bank asing membukukan aset sebesar Rp581,28 triliun atau 4,84% dari aset industri perbankan per Juli 2024. Kendati menempati posisi juru kunci dari total nilai aset, bank asing mencatatkan pertumbuhan nilai paling signifikan sebesar 14,84% yoy dari level Rp506,15 triliun pada Juli 2023.
Adapun, kinerja aset perbankan tersebut sejalan dengan perkembangan kredit dan dana pihak ketiga (DPK). Pada Agustus 2024, kredit perbankan tumbuh sebesar 11,40% secara tahunan. Sementara itu, DPK tumbuh sebesar 7% yoy.
Baca Juga
Sebelumnya, Deputi Gubernur BI Juda Agung menyiratkan bahwa dengan angka tersebut, pihaknya optimistis penyaluran kredit akan turut tumbuh dalam rentang 10-12% akhir tahun nanti.
“Kalau kita lihat ke depan bagaimana [pertumbuhan kredit] sisa tahun ini, pertama, pertumbuhan DPK juga masih tinggi di angka 7%,” katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu (18/9/2024).
Lebih lanjut, dia menyebut bahwa perbankan masih memiliki alat likuid yang besar, ditandai dengan rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) yang sebesar 25,37%. Artinya, menurut Juda, porsi alat likuid dalam bentuk surat berharga negara (SBN) hingga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) terbilang besar.
“Ketiga, ekspansi fiskal pemerintah biasanya di kuartal IV/2024 juga besar. Jadi ini ada potensi DPK juga akan naik,” imbuhnya.
Dia menambahkan, BI juga telah membuka jalan pendanaan non-DPK dengan kebijakan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank alias RPLN. Menurutnya, hal tersebut memungkinkan bank memperlebar ruang dengan menerima kucuran dana dari luar negeri.
“Terakhir, penurunan suku bunga yang tentunya ini akan mendorong demand for credit. Dan juga cost of banknya yang semakin murah,” tandasnya.
