Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia terus mencermati peluang penurunan suku bunga acuan atau BI Rate di tengah gejolak global baik ekonomi maupun geopolitik.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan dari sisi kebijakan moneter, saat ini memang BI Rate masih ditahan pada level 6% karena mengharuskan pihaknya menjaga stabilisasi rupiah saat dolar terus menguat.
Meski demikian, Perry menekankan dirinya terus mencermati peluang BI Rate untuk dapat turun yang sejalan dengan terkendalinya inflasi sesuai sasaran 2,5±1% pada 2025 demi mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Tentu saja respon suku bunga BI Rate lebih lanjut akan kami sesuaikan dengan dinamika ekonomi global dan ekonomi domestik,” ujarnya dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Grha Bhasvara Icchana, Kompleks Kantor Pusat Bank Indonesia, Jumat (29/11/2024).
Perry menuturkan dengan berlanjutnya gejolak global, kebijakan moneter akan tetap pada stabilitas dengan terus mencermati ruang untuk mendorong pertumbuhan atau pro-stability dan pro-growth.
Kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi akan dilakukan dengan kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan syariah.
Baca Juga
Sementara pada bidang moneter selain melihat ruang penurunan suku bunga, Bank Indonesia akan fokus terhadap stabilitas nilai tukar rupiah yang berisiko terdampak dari gejolak global.
Penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar valas pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.
Kemudian operasi moneter pro-market juga dilakukan untuk menarik berlanjutnya aliran masuk modal asing guna memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dan efektivitas transmisi kebijakan moneter.
Terakhir, BI akan terus menjaga kecukupan cadangan devisa dan mengelola lalu lintas devisa sesuai kaidah internasional.
Tercatat cadangan devisa per Oktober 2024 senilai US$151,2 miliar atau setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
“Instrumen penempatan valas DHE SDA akan terus kami perluas sehingga menarik bagi para eksportir,” tuturnya.
