Bisnis.com, JAKARTA – Penyaluran pembiayaan perbankan kepada pelaku usaha mikro dinilai lebih menguntungkan dilakukan melalui fintech P2P lending alias pinjaman online (pinjol), dengan institusi bank menjadi pihak lender.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan bank mengeluarkan lebih sedikit biaya ketika menyalurkan pendanaan ke segmen mikro melalui channeling pinjaman online, daripada melalukan penyaluran sendiri dengan biaya tambahan seperti biaya untuk SLIK hingga pengecekan aset dan sebagainya.
"Selain itu, pengembaliannya pun lebih tinggi dibandingkan dengan di perbankan. Jadi sudah untung tinggi, biayanya juga lebih rendah," kata Huda kepada Bisnis, Minggu (25/5/2025).
Dari data yang dihimpun Bisnis, saat ini outstanding pinjaman dari institusi bank dalam negeri kepada industri fintech P2P lending per Februari 2025 tumbuh signifikan sebesar 55,7% year on year (YoY) menjadi sebesar Rp49,40 triliun. Porsi tersebut mencapai 72,9% dari total outstanding lender dalam negeri sebesar Rp67,73 triliun.
Pada saat yang sama, kredit perbankan yang disalurkan kepada UMKM per Februari 2025 tumbuh 2,1% YoY menjadi Rp1.393,4 triliun. Namun bila dibedah, khusus untuk segmen skala usaha mikro mengalami kontraksi 0,9% YoY menjadi Rp627,2 triliun.
Dalam data terbaru, pertumbuhan kredit bank kepada UMKM tumbuh melambat menjadi 1,7% YoY per Maret 2025. Bila dibedah, kredit untuk skala usaha mikro mengalami penurunan makin besar menjadi 2,1% YoY dengan nilai mencapai Rp625,7 miliar.
"Jadi perbankan banyak yang tertarik untuk menyalurkan pembiayaan via pindar. Data pun menunjukkan bahwa institusi perbankan semakin tinggi porsinya sebagai lender pindar dibandingkan lender individu," ujarnya.
Meski diminati karena menawarkan keuntungan, Huda memahami bahwa memang ada risiko yang lebih tinggi dalam penyaluran pinjaman bank via pinjol. Namun, menurutnya institusi perbankan pasti mempunyai kriteria khusus yang ditetapkan oleh pihak perbankan untuk memilih borrower seperti apa yang dianggap aman untuk didanai.
"Pengetatan kriteria tersebut di satu sisi memang bisa menurunkan risiko, namun juga tergantung dengan kondisi ekonomi makro juga," pungkasnya.
